.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memegang kendali atas impor produk yang berhubungan dengan proyek infrastruktur. PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga diminta melakukan peninjauan terhadap komponen bahan baku proyeknya yang diimpor.
"PLN dan Pertamina diminta untuk melihat komponen impor dari proyek-proyek mereka. Karena ini adalah dua BUMN yang memiliki komponen impor barang modal yang cukup besar," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jokowi Minta BUMN Kurangi Bahan Baku Impor |
Sri Mulyani menambahkan, proyek yang kemungkinan ditunda adalah proyek yang belum mendapatkan pendanaan atau financial closing.
"Tidak hanya memenuhi TKDN yaitu komponen dalam negeri tapi juga melihat secara langsung berapa jumlah impor barang modal. Untuk proyek yang belum financial closing akan ditunda," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menceritakan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada di jalur yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang menguat, tingkat inflasi yang rendah, serta defisit APBN yang bisa direalisasikan di bawah target.
Dengan dinamika eksternal yang terus berkembang, maka perlu dilakukan beberapa langkah agar perekonomian Indonesia tetap kuat. Sentimen negatif yang masih hangat adalah krisis ekonomi Turki. Meski memiliki perbedaan yang jauh, namun hal tersebut perlu diwaspadai mengingat transaksi berjalan masih defisit.
"Indonesia dilihat salah satunya yang dianggap perlu dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan kita yang waktu itu disampaikan kuartal I hanya di sekitar 2%, di kuartal II ini mencapai 3% dari GDP," jelas dia.
Salah satu langkah perbaikan transaksi berjalan dengan menunda proyek-proyek BUMN yang berpotensi membutuhkan bahan baku impor sangat tinggi.
"Dan ini kemudian menyebabkan kita harus melakukan tindakan tegas untuk mengendalikan. Kalau tidak, ekspor kita yang walau pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun karena impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit yang sangat tinggi. Ini menyebabkan kita harus melakukan langkah yang cukup tegas dan agak drastis pada pengendalian impor," ujar dia.
Bendahara negara ini juga akan melakukan indentifikasi selama enam bulan ke depan untuk mengetahui mana saja proyek-proyek pelat merah terutama PLN dan Pertamina yang menggunakan bahan baku impor tinggi.
"Kita akan melakukan enam bulan ini secara sangat firm terhadap dua BUMN ini sehingga kontribusi terhadap impor barang modal terutama dari BUMN bisa dikendalikan," jelas dia.
"Menteri ESDM akan melihat dari sisi masterlist semua yang merupakan request untuk impor akan disetop dulu sampai enam bulan ke depan dan dilihat kondisi neraca pembayaran kita harus membaik," tutup dia.
Saksikan juga video ' PLN Ajak Milenial Lihat Perjuangan Melistriki Pedalaman ':
(hek/ara)
