Kemudian diikuti Kementerian Pertahanan sebesar Rp 107,2 triliun. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Rp 76,2 triliun. Selanjutnya Kementerian Agama tercatat Rp 62,1 triliun.
Kementerian Sosial tercatat sudah merealisasikan belanja Rp 58,9 triliun. Sementara itu untuk belanja non K/L yang terdiri dari pembayaran bunga utang, subsidi energi dan pembayaran pensiun tercatat Rp 767,1 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah melakukan penajaman dan peningkatan program prioritas untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. Kemudian pengalihan subsidi pangan ke bantuan sosial. Bertahap mulai 2017 dan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian peningkatan anggaran infrastruktur disertai upaya perbaikan pelaksanaannya.
"Efisiensi belanja barang, pembatasan belanja non prioritas seperti kendaraan dinas, gedung kantor, perjalanan dinas," tulis keterangan tersebut, dikutip, Kamis (16/8/2018).
Untuk 2019 belanja KL diarahkan kepada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) mulai dari pendidikan, kesehatan dan vokasional. Lalu penguatan efektivitas program perlindungan sosial seperti keberlanjutan PIP, peningkatan peserta PBI JKN/KIS, peningkatan indeks manfaat program keluarga harapan (PKH).
Selanjutnya mendukung penguatan investasi dan ekspor seperti percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur. Serta dukungan pelaksanaan agenda strategis seperti Pemilu 2019. (ara/hns)