.webp)
Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan ada beberapa indikasi yang bisa dilihat untuk menilai kinerja pengelolaan APBN sepanjang Jokowi menjabat. Pertama bisa dilihat dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan uang rakyat.
"Hasil audit BPK ini terus menerus ada peningkatan. Pada 2007 hanya 15 kementerian dan lembaga yang dapa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sementara pada 2017 ada 80 kementerian dan lembaga yang dapat WTP. Artinya tata kelola pertanggungjawaban uang rakyat dikelola sebaik-baiknya," terangnya di Cikini, Jakarta, Kamis (23/8/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Coba bisa cek dan tunjukkan ke saya ada tidak satu pemerintahan yang bisa dalam 4 tahun berturut-turut inflasinya di bawah 4%? Cek saja datanya. Belum ada dalam sejarah inflasi 4 tahun berturut-turut di bawah 4%. Itu tisak gampang," terangnya.
Dari sisi pengelolaan APBN, Erani menilai dari tahun ke tahun APBN RI semakin sehat. Hal itu bisa dilihat dari semakin menurunnya defisit anggaran
Pada 2014 defisit APBN sebesar 2,25% terhadap PDB. Pada 2015 naik 2,58, lalu turun pada 2016 menjadi 2,49%, 2017 kembali turun menjadi 2,12% dan tahun ini ditargetkan sebesar 1,84%.
"Maka ini betul-betul amat sehat. Makin jauh dari batas yang dipakai dalam melihat kesehatan fiskal yakni defisit 3%," tambahnya.
Selain itu menurutnya APBN juga semakin mandiri. Terlihat dari kontribusi perpajakan dalam pembiayaan anggaran yang semakin besar.
Pada 2014 kontribusi perpajakan75%, lalu 2015 naik 82,3%, 2016 naik 82,6% dan 2017 turun sedikit 80,6%? Tahun ini kontribusi pajak ditargetkan 81,4% sedangkan tahun depan ditargetkan 83,1%.
