Gerindra Minta Pemerintah Terbuka soal Utang Baru

Jakarta - Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan utang. Dengan begitu, masalah utang tidak menimbulkan perdebatan yang kurang produktif.

"Sehingga tidak terjadi perdebatan utang kurang produktif mengenai posisi utang," kata Anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyampaikan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna RUU APBN 2019 di DPR Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Sri Mulyani Curhat Informasi Soal Utang Sering Disalahgunakan

Menurut Ramson posisi utang pemerintah naik tajam. Di 2014 outstanding utang Rp 2.608 triliun. Sementara, outstanding utang hingga 2018 mencapai Rp 4.227 triliun (Juni).

Dia bilang, pemerintah mesti menjelaskan berapa utang baru yang telah diterbitkan pemerintah.

Baca juga: Zulkifli Hasan Balas Data Utang, Sri Mulyani Pilih Diam

"Butuh keterbukaan ke publik, keterbukaan pemerintah Jokowi-JK menjelaskan berapa ratus triliun surat berharga negara SBN yang baru dibuat lagi atau analogi bahasanya sederhana berapa besar lubang yang baru digali untuk menutupi lubang lama," kata Ramson.

Untuk diketahui, total utang pemerintah pusat periode Juli 2018 tercatat Rp 4.253,02 triliun atau tumbuh 12,51% secara year on year (yoy).

Baca juga: Kisah Utang Pemerintah Rp 4.000 T yang Diseret-seret ke Politik

Komposisi utang tersebut terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 323,79 triliun yang tumbuh 6,8% atau dengan persentase sebesar 7,61% dari keseluruhan pinjaman. Kemudian pinjaman multilateral tercatat Rp 411,19 triliun tumbuh 10,77% atau sebanyak 9,67% dari total pinjaman.

Selanjutnya pinjaman komersial sebesar Rp 43,32 triliun minus 0,87% atau sebesar 1,02% dari total pinjaman. Lalu ada pinjaman suppliers sebesar Rp 1,04 triliun atau tumbuh 56,32% dengan persentase 0,03%.

Label bansos

Sementara itu soal bantuan sosial (bansos) pemerintah mesti memberikan tanda yang menunjukan bansos tersebut berasal dari uang rakyat.

"Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan, agar setiap bantuan langsung dalam bentuk tunai atau sembako, atau bantuan subsidi langsung pada rakyat orang-perorangan atau kelompok masyarakat agar diberikan label bahwa itu uang dari rakyat diberikan pada rakyat," kata Ramson.

Menurut catatan Ramson anggaran bansos pada 2017 sebesar Rp 55 triliun dan 2018 Rp 80,2 triliun. Pada 2019, anggaran bansos meningkat sampai Rp 103,2 triliun.

Baca juga: Perlukah Dialog Terbuka Sri Mulyani Vs Zulkifli Hasan Bahas Utang?

"Peningkatan signifikan terjadi pada saat memasuki tahun politik 2018, tahun pendaftaran presiden cawapres," ujarnya.

Dia menambahkan, anggaran untuk bansos semakin besar pada tahun 2019, di mana pemilihan umum berlangsung.

"Meningkat lagi 2019 saat pemilihan Presiden pada April 2019," tutupnya. (hns/hns)