DPR Beri Catatan ke PLN soal Suntikan Modal Negara Rp 10 T

Jakarta - PT PLN (Persero) telah diusulkan untuk mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun pada 2019. Hal tersebut dibahas dalam rapat dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dengan Komisi VI DPR. Airlangga mewakili posisi Menteri BUMN Rini Soemarno.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman pun menyoroti PMN yang akan disuntikkan ke PLN. Dia meminta modal dari negara untuk perusahaan listrik milik negara itu tidak diselewengkan.

"Apakah kita akan menggarami laut, PMN ini akan hilang nggak jelas ujung pangkalnya. Ini harus betul betul hati hati, betul betul dikaji, dan dipertanggungjawabkan masalah PLN ini," katanya di ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Baca juga: PLN Minta Suntikan Modal Rp 15 T dari Negara, Buat Apa?

Bukan tanpa alasan, dia mengatakan hal tersebut karena ada beberapa kasus yang menimpa PLN.

"Tahun lalu, kita membuat Panja terkait PLTU Jawa 7, dan penyimpangannya kasat mata. Hampir sama dengan PLTU Riau 1, kasusnya hampir sama. Jadi memang modusnya luar biasa," paparnya.

Menurutnya hal-hal semacam itu harus bisa diselesaikan. Pasalnya jika tidak dia menilai bisa membuat bangkrut PLN.

"Oleh karena itu khusus untuk PLN ini apalagi sekarang lagi ada kasus, ini perlu disampaikan beberapa hal, ini perlu pendalaman yang luar biasa," ujarnya.

Baca juga: Disuntik Rp 7 T, Proyek Tol Trans Sumatera Dikebut

Terkait itu, Airlangga mengatakan bahwa besok kemungkinan akan diselenggarakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan PLN.

"Kami dapat informasi bahwa besok ada RDP dengan PLN sehingga nanti catatan dari PLN bisa disampaikan langsung," tambahnya. (ara/ara)