.webp)
"Cara kami merancang anggaran sekarang kami fokus sektor produksi dan kami mengutamakan kepentingan petani," kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (13/9/2018).
Amran menjelaskan ia memangkas anggaran operasional untuk biaya seminar, perbaikan kantor, hingga biaya membeli kendaraan operasional dan dinas dari 48%, yang kini porsinya menjadi hanya 8%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI, pagu anggaran Kementan tahun anggaran 2019 sebesar Rp 21,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar diberikan untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp 6 triliun. Ada juga program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian yaitu sebesar Rp 5,1 triliun.
Meski pagu anggaran Kementan tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp 22 triliun), Amran menyampaikan hal tersebut bukanlah masalah selama mampu meningkatkan kinerja Kementan.
"Tidak masalah. Kita ini kan regulator. Produksi bisa meningkat dengan regulasi, ada Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) kami cabut 241. Dampak positifnya adalah investasi meningkat, produksi meningkat. Justru kita jangan pesimis, kita harus kreatif dengan anggaran yang terbatas," pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah apresiasi diutarakan kepada Amran saat rapat Kerja Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu. Seperti yang dikatakan A.A Bagus Adhi Mahendra, Anggota Komisi IV dari daerah pemilihan (Dapil) Bali, yang memuji program pipanisasi Kementan yang manfaatnya kini sangat dirasakan petani.
Adhi mencontohkan, lahan Jembrana yang dahulu tidak teraliri air, dengan adanya program pipanisasi sekarang teraliri air.
"Nanti Bapak Menteri bisa tinjau ada perkebunan kakao, dengan ketinggian pohon 50 cm sudah bisa menghasilkan buah yang super. Pipanisasi ini bagus dilanjutkan karena manfaatnya langsung terasa," ujar Adhi.
Daniel Johan, Anggota Komisi IV Dapil Kalimantan Barat, juga mengaku mendapat informasi dari petani yang merasakan manfaat alat mesin pertanian (alsintan) berupa hand tracktor yang dibagikan Kementan.
"Selama reses banyak aspirasi petani yang membutuhkan power threseher. Banyak yang sudah merasakan manfaat hand tracktor yang cukup banyak dibagikan. Selanjutnya power threseher bisa jadi aspirasi yang direalisasikan", terang Daniel.
Sementara Anggota Komisi IV Dapil Papua Barat, Michael Wattimena menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan dan kinerja Kementan, terutama soal impor beras.
"Kita semua tahu kinerja Pak Menteri. Dan kita semua bela Pak Menteri soal importasi beras. Pak Menteri bilang produktivitas tinggi, stok beras Bulog penuh. Kita semua lakukan pembelaan bukan asal pembelaan, tapi atas dasar kinerja Pak Menteri dan laporan stok yang ada," pungkas Michael. (ega/hns)
