Bareng PUPR, Kemendes akan Bangun Pulau Kecil dan Terluar

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menggodok pengembangan daerah pulau Kecil dan terluar. Rapat intensif dilakukan antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (PDPKT) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes PDTT, Hasrul Edyar, mengungkapkan pihaknya terus melaksanakan koordinasi dengan PUPR. Tujuannya, agar ada sinargi dalam kegiatan-kegiatan di daerah pulau kecil dan terluar.

"Khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar," ujar Hasrul dalam keterangan tertulis, Senin (17/9/2018).

Pertemuan yang dilakukan di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini juga sebagai penjajakan awal rencana kerja sama di Kawasan Strategis Kawasan Pulau Kecil dan terluar melalui Memorandum of understanding (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Kementerian PUPR.

Baca juga: Lewat Prukades, Desa di Bengkulu Selatan Ini Bisa Jadi Lumbung Jagung

Pertemuan ini membahas beberapa hal penting di antaranya adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana desa/SPM (Standar Pelayanan Minimum) seperti PSAB, listrik, MCK, juga kebutuhan konektivitas seperti kapal barang, kapal penumpang, dermaga, dan tambatan perahu.

"Selain itu juga sarana komunikasi seperti internet dan juga pemenuhan kebutuhan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki seperti rumput laut, garam, gula kelapa, kemiri, pengembangan desa wisata," ungkap Direktur PDPKT Hasrul Edyar.

Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat BPIW Kuswardono sangat mendukung gagasan Direktur PDPKT dalam pemenuhan kebutuhan pengembangan daerah pulau kecil terluar. Khususnya pemenuhan kebutuhan potensi sumber daya.

"Kami berharap kunjungan ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk teamwork antara PDPKT Kemendesa PDTT dan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR, sehingga kegiatan ini bisa terealisasikan di Tahun 2019," harapnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

Baca juga: Bareng Jokowi, Mendes Tinjau Pembangunan Talud Penahan Longsor

Kuswardono mengungkapkan, di kawasan strategis tersebut Kementerian PUPR pernah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah seperti jalan daerah, dana alokasi khusus (DAK), dan panitia urusan piutang negara sesuai proposal daerah yang menjadi prioritas untuk pengembangan desa wisata.

Ia menyatakan BPIW siap membuat komitmen bersama dengan Kemendes PDTT. MoU dilaksanakan sambil menunggu hasil konsultasi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dengan Kepala BPIW. Sebelum MoU, pihaknya terlebih dahulu akan membentuk teamwork antara PDPKT Kemendes PDTT dan BPIW PUPR sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan bersama mulai dari penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, identifikasi lapangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan bersama diawali dengan rapat tentang review dan perumusan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan bersama terutama di kawasan strategis PKT yang menjadi prioritas nasional seperti Aceh Singkil, Lombok Timur, Manggarai, dan Maluku Tenggara Barat (MTB) pada akhir September 2018.

Informasi Kemendes lainnya bisa dilihat di sini.

(idr/hns)