Ribut Data Produksi Beras, Ini Penjelasan Kementan

Jakarta - Belakangan ini tengah hangat polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Keduanya berbalas pendapat soal kebijakan impor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian Kementan Ketut Kariyasa mengatakan, sebagai kementerian yang diberi tanggung jawab membantu presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pihaknya harus memiliki sandaran data.

"Kementan memiliki struktur sampai level desa, mitra tani, dan sebagainya mengenai luas panen, luas tanam, dan seterusnya. Kementan juga punya citra satelit landsat-data mentah. Dari citra landsat diolah Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian. Di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) data disebarluaskan dan bisa dilihat melalui website", ujar Ketut dalam keterangan tertulis, Kamis (20/9/2018).

Lebih lanjut ia mengungkap, metode pengumpulan data produksi yang dilakukan Kementan sebelum dan sesudah 2016 tidak memiliki perubahan.

"Tetap berpedoman pada standar yang telah disepakati bersama antara BPS dengan Kementan", jelas Ketut.

Baca juga: Kementan Buka 835 Lowongan CPNS, Ini Syaratnya

Ia menggarisbawahi data produksi yang digunakan Kementan merupakan hasil pengolahan oleh BPS dengan Sistem Informasi Tanaman Pangan (SIM-TP) yang kemudian disinkronisasi pada rapat pembahasan Angka Ramalan (ARAM), Angka Sementara (ASEM), dan Angka Tetap (ATAP). Rapat pembahasan ini dihadiri semua perwakilan BPS Provinsi, pusat dan dinas-dinas. Kementan, tegas Ketut, menjunjung tinggi prinsip satu peta satu data dan tidak berwenang mengeluarkan data secara sepihak.

"Maka, meski sejak 2015 BPS menyatakan tidak lagi merilis data produksi beras, BPS tetap lembaga yang sah mengeluarkan Angka Ramalan berdasarkan hasil rapat koordinasi BPS dengan Kementan," tambahnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti juga mengakui bahwa pihaknya sempat 'puasa' merilis data pangan sejak 2015 silam.

"BPS sampai sekarang belum mengeluarkan lagi data produksi beras," kata Yunita.

Ia mengungkap, atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru terkait data pangan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Instruksi untuk memberikan data produksi pangan juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Ia meminta agar melakukan koordinasi untuk memperbaiki data yang ada.

Baca juga: Soal Polemik Buwas Vs Mendag, PKB Minta Jokowi Segera Turun Tangan

"Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu," jelasnya.

Data produksi pangan terbaru akan dirilis BPS pada Oktober 2018 mendatang dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Metode ini sudah diujicobakan dan diterapkan sejak tahun 2016 di Garut dan Indramayu, serta keseluruhan pulau Jawa pada 2017, kecuali DKI Jakarta.

Metodologi pendataan berbasis teknologi yang dibangun atas kerja sama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ini, nantinya akan akan mencakup 192 ribu titik pengamatan di seluruh provinsi di Indonesia. Pengamatan menggunakan satelit milik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta aplikasi perangkat lunak yang akan memantau kondisi lahan pertanian secara berkala.

"Kami akan cek 192 ribu titik di tiap daerah setiap akhir bulan. Petugas akan berjalan setiap tanggal 23 hingga 30," ujar Kepala BPS Suhariyanto. (idr/ara)