Komisi XI DPR Masih 'Gantung' Anggaran Kemenkeu Rp 45 Triliun

Jakarta - Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR) masih 'menggantung' alias menunda pengambilan keputusan terhadap pengajuan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2019. Sebelumnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengajukan anggaran 45,15 triliun di 2019.

Pimpinan rapat Komisi XI DPR Muhammad Prakosa mengatakan penundaan tersebut karena perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang turut mempengaruhi besaran alokasi anggaran.

"Ini terkait dengan perubahan asumsi makro, dengan ucapkan terima ksih kita putuskan rapat kita tunda dan rapat kami tutup," kata Prakosa di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa malam (25/9/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Rayu Komisi XI Setujui Anggaran Kemenkeu Rp 45,15 T

Menurut Prakosa menjelaskan para anggota Komisi XI DPR ingin mendengar lebih rinci penjelasan pemerintah soal perubahan asumsi nilai tukar rupiah yang menjadi Rp 14.500 per US$.

"Jadi saya usulkan gini, sambil menunggu laporan tertulis dari Banggar, kita tunda, dan pembahasan itu masih cukup waktu untuk mengambil keputusan, waktu untuk kita putuskan, bisa dilakukan pada 5-10, jadi ukup waktu melakukan pendalaman, jadi kita putusakan begitu saja untuk membahas RKAKL," ungkap dia.

Baca juga: Anggota DPR Protes Asumsi Nilai Tukar Rupiah Berubah

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima keputusan tersebut. Menurut Sri Mulyani keputusan seharusnya bisa diambil lantaran alokasi anggaran Kementerian Keuangan di tahun depan tidak ada yang berubah dari usulan.

Bahkan pada saat pendalaman bersama pejabat eselon I pihak Komisi XI dapat menerimanya. Menurut Sri Mulyani perubahan asumsi makro merupakan isu yang berbeda dengan penetapan RKAKL 2019.

Baca juga: Anggota DPR Protes soal Nilai Tukar Rupiah, Ini Kata Sri Mulyani

"Terima kasih pimpinan, kami akan tetap siap membahas, tapi menurut saya keputusan BA15 (anggaran Kemeneku) bisa dilakukan, karena itu isu yang berbeda," kata Sri Mulyani. (hek/hns)