Sri Mulyani Siapkan Jurus Percepat Pembiayaan Bantuan Bencana

Jakarta - Rasa cemas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya meredam karena adanya kabar pegawai Kementerian Keuangan sempat hilang karena bencana Palu dan Donggala di Sulawesi.

Dalam laman Facebook nya, Sri Mulyani mengumumkan bahwa beberapa pegawai Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sudah ditemukan dan dalam keadaan selamat.

"Per hari ini, Alhamdulillah dapat kami informasikan bahwa semua pegawai Kementerian Keuangan yang berada pada wilayah gempa di Palu dan Donggala dalam keadaan selamat. Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak," kata Sru Mulyani seperti dikutip, Jakarya, Senin (1/10/2018).

Selanjutnya, Sri Mulyani dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan fokus membantu Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah untuk menangani tanggap darurat menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap dan terkena dampak bencana, agar mereka selamat dan mendapat pelayanan kesehatan meskipun dalam kondisi terbatas dan darurat.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku akan menggunakan seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sebagian menjadi tempat pengungsian, untuk mendapatkan pasokan makanan dan minuman bagi yang cukup sehingga dapat membantu para pengungsi.

"Kementerian Keuangan telah memberikan tambahan anggaran on call untuk BNPB sebagai menangani masa kedaruratan," ujar dia.

Baca juga: OJK Beri Sanksi ke Akuntan Publik yang Terlibat Kasus SNP Finance

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan Indonesia yang terletak di wilayah pertemuan dua patahan tektonik bumi dan di lingkaran api vulkanik ini memiliki potensi bencana alam gempa dan gunung berapi yang tinggi. Rata-rata kerugian per tahun dari bencana alam mencapai Rp 22 triliun, belum termasuk kerugian jiwa.

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, terus menjaga agar kemampuan fiskal dapat dijaga untuk menangani kebutuhan penanganan bencana dari pencegahan, penanganan kedaruratan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi (pembangunan kembali) daerah Terdampak bencana.

Selanjutnya, manajemen bencana dan pengembangan instrumen pembiayaan sebelum dan pasca bencana perlu terus dikembangkan dan disempurnakan.

"Kami tengah merumuskan perbaikan sistem dan instrumen pembiayaan, belajar dari pengalaman Indonesia sendiri maupun dari negara-negara lain, agar pemerintah dapat secara efektif membantu daerah terkena bencana secara cepat," tambah dia.

"Kami juga memasukkan inisiatif melakukan asuransi gedung pemerintahan sebagai pilot percobaan di lingkungan Kementerian Keuangan mulai 2019, yang diharapkan akan dapat diperluas untuk keseluruhan Barang Milik Negara," tambah dia.

Baca juga: Jokowi akan Bicara soal Fintech di Acara Dunia Ini

(eds/eds)