Arif Budimanta: Pemerintah Harus Fokus pada Kualitas Pertumbuhan

Jakarta - Dana Moneter Internasional (IMF) mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2018 dan 2019, dari 3,9% menjadi 3,7%. Alasannya, antara lain karena adanya tekanan arus modal keluar dari negara berkembang dan perang dagang Amerika Serikat dan China

Sedangkan ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5,1% pada tahun ini. Sebelumnya, IMF memproyeksikan sebesar 5,3%. Penyebabnya adalah koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Menurut Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta, revisi pertumbuhan ekonomi global yang disampaikan oleh IMF dalam pertemuan tahunan di Bali, merupakan sinyal yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Kendati demikian, dia menekankan agar pemerintah tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, bukan sekadar pertumbuhan yang tinggi.

"Outlook yang disampaikan IMF tersebut merupakan sinyal bahwa perekonomian global belum kondusif," kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: KEIN Sarankan Pemerintah Jangan Terlena Deflasi

Menjawab pertanyaan tentang pertumbuhan yang berkualitas, Arif memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Bukan sekadar angka statistik yang jadi tujuan, tetapi mesti mampu menciptakan lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan.

Hal itu, katanya, sangat penting agar kinerja pemerintah langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi, misalnya didorong oleh investasi tetapi tidak mampu menciptakan lapangan kerja.

"Karena itu, peningkatan penanaman modal juga harus berpengaruh positif terhadap penciptaan lapangan kerja agar pengangguran terus turun," ujarnya.

Begitu juga dengan belanja pemerintah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Selain mampu menyerap tenaga kerja lokal, infrastruktur juga diharapkan mampu mendorong gairah perekonomian wilayah.

Baca juga: Solusi KEIN Atasi Defisit Neraca Perdagangan

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun. Dana tersebut, antara lain rencananya digunakan untuk pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, jalan bebas hambatan, telekomunikasi, perumahan masyarakat, serta bandara udara.

Melalui pembangunan infrastruktur tersebut, Arif mengharapkan agar kelak, tidak ada lagi daerah tertinggal.

"Strategi pembangunan yang berbasis daerah dan desa harus terus ditingkatkan," paparnya.

Dengan demikian, ekonomi akan bergerak dari banyak wilayah sehingga mampu menopang perekonomian nasional. Hal itu terjadi, misalnya melalui peningkatan ekspor yang berasal dari komoditas andalan masing-masing wilayah.

Potensi peningkatan ekspor tersebut akan sangat membantu pemerintah memperbaiki neraca perdagangan yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap transaksi berjalan Indonesia. Neraca ini, Arif menegaskan, mesti terus dijaga sehingga kondisi perekonomian akan lebih stabil.

"Jika semua ini dijalankan, maka kualitas pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih baik," katanya.

Lebih lanjut Arif menyampaikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini juga membutuhkan suasana politik yang lebih kondusif. Untuk itu, walaupun saat ini kondisi politik sedang menghangat, dia mengharapkan agar para pendukung kandidat calon presiden, baik di pihak pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandi Uno tetap menjaga harmoni. Dengan begitu, kondisi perekonomian tetap terjaga dengan baik, tanpa ada kepanikan akibat isu-isu yang disampaikan ke ruang publik. (mul/ega)