Akuisisi Freeport Terganjal Isu Lingkungan, Ini Langkah Pemerintah

Jakarta - Pemerintah tengah berupaya untuk memuluskan proses akuisisi saham Freeport sebanyak 51% hingga November mendatang. Namun, masih ada satu masalah yang mengganjal, yakni dampak lingkungan dari tambang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan membuat kerangka penanganan limbah tersebut.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun kerangka atau roadmap penanganan limbah. Adapun, progresnya telah mencapai 60%.

"Lagi diolah, kana ada roadmapnya. Lagi diselesaikan sudah 60%," ungkap dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Baca juga: 10 Fakta Soal Inalum yang Berhasil Caplok 51% Saham Freeport

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Lingkungan Hidup da Kehutanan (KLHK) Ilyas Assad menjelaskan bahwa masalah lingkungan yang ada di Freeport Indonesia adalah soal tailing atau limbah tambang. Penanganan tailing diselesaikan dalam waktu satu tahun.

"Dalam waktu dekat ini, roadmap tersebut nantinya soal pengaturan dan penanganan tailing dan lingkungan akan selesai dalam waktu satu tahun," ujarnya.

Baca juga: Caplok 51% Saham Freeport, Inalum Talangi Pemda Papua Rp 13,5 T

Selain itu, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada kerugian dari lingkungan dan masalah tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh KLHK.

"Apabila pemerintah terbitkan izin lingkungan, maka hal-hal mengenai dampak sudah diperhitungkan dalam perjanjian itu," tutup dia. (dna/dna)