Terjerat Bunga Tinggi karena Utang Online? Lapor ke Sini

Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membuka posko pengaduan pinjaman online. Posko ini dibuka karena banyaknya pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan kredit online.

Sejak Mei 2018 LBH Jakarta telah menerima sebanyak 283 pengaduan dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Dari keterangan resmi LBH Jakarta menjelaskan financial technology (fintech) untuk kredit online sudah beroperasi sejak 2013. Awalnya pemerintah menganggap bahwa perusahaan ini ilegal karena tidak berizin.

"Namun seiring waktu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian merestui mereka dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," tulis keterangan tersebut, dikutip Senin (5/11/2018).

Baca juga: Kredit Online, Antara Kemudahan dan 'Jebakan'

Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta mendapati temuan awal sebagai berikut:

1. Penagihan dengan berbagai cara mempermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual
2. Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain)
3. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas
4. Pengambilan data pribadi (kontak, SMS, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) di telepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam
5. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu
6. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman online yang tidak selalu tersedia
7. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman online yang tidak jelas
8. Aplikasi pinjaman online yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama berhari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan

"LBH Jakarta memandang bahwa kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam, namun persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran hukum, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi Pinjol tentu tidak dapat dibenarkan," tulis keterangan tersebut.

Baca juga: Belum Daftar ke OJK, Fintech Tak Bisa Punya Rekening di Bank

Pos Pengaduan Korban Pinjol akan dibuka pada tanggal 4 November 2018 sampai dengan 25 November 2018. Pengaduan dapat dilakukan secara online dengan mengisi formulir di situs LBH Jakarta dengan menyertakan bukti-bukti terkait.

Pembukaan pos pengaduan dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan-permasalahan terkait pinjol. Atas pengaduan yang telah dibuat, para pengadu selanjutnya akan dihubungi oleh LBH Jakarta untuk menentukan langkah selanjutnya atas permasalahan-permasalahan yang ada. (kil/ara)