.webp)
"Saya saat kembali Kemenkeu mungkin kita harus ubah cara komunikasinya, konten dan bagaimana kita jangkau audience. Kemudian saya ubah biro komunikasi Kemenkeu dan saya mulai gunakan sosial media," kata Sri Mulyani dalam diskusi 'Festival Media Digital Pemerintah' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).]
Sri Mulyani menjelaskan 10 tahun yang lalu sistem komunikasi digital belum begitu berkembang di Kemenkeu. Sistem komunikasi di Kemenkeu saat itu masih terlalu mengacu ke protokoler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian saya pindah ke Bank Dunia, saya lihat sosial media digunakan untuk berbagai untuk suatu institusi Bank Dunia. Untuk menjelaskan semua kepada publik gimana proyeknya di berbagai tempat di dunia, mereka gunakan media sosial ada Facebook, Twitter," ujarnya.
"Waktu saya kembali ke Kemenkeu, pertama yang saya lihat adalah biro komunikasi," sambungnya.
Ia menjelaskan di era digital seperti saat ini, komunikasi di media sosial sangat penting untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai anggaran keuangan negara.
"Saya katakan bahwa APBN itu uang kita, masyarakat harus tahu bagaimana uang itu diperoleh, dipakai karena ini bagian dari Undang-Undang. Rakyat berhak dapatkan informasi, namun ini juga bagian dari akuntabilitas, cara untuk menjangkau masyarakat. Kita lihat sekarang fenomena berubah lebih banyak pakai smartphone, mayoritas generasi milenial semua pemakai internet," bebernya.
Selain mendorong Kemenkeu, sebagai pimpinan Sri Mulyani juga lebih aktif berkomunikasi di media sosial. Baik Kemenkeu dan Sri Mulyani sebagai pimpinan bisa memberikan informasi yang akuntabel kepada masyarakat melalui media sosial.
"Namun Sri Mulyani sebagai individu juga dikenal oleh masyarakat. Kemudian bagaimana kita mengkombinasikan institusi dan saya sebagai menteri untuk saling reinforce massage itu, mulailah kita buka Facebook, karena saya dulu di Bang Dunia punya FB itu kita ubah, sekarang kita bersihkan kontennya dan diganti Kemenkeu sekarang, FB indivudul dan Kemenkeu ada, Instagram juga ada," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Tonton juga 'Pegawai Pajak Kena OTT, Menkeu: Pengkhianatan Institusi!':
 |
