.webp)
Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier yang juga Anggota Tim Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyebut defisit neraca perdagangan yang terus terpuruk karena Indonesia saat ini tidak memiliki ekspor andalan. Dengan demikian pemerintah tidak bisa menahan defisit.
"Pertama defisit itu utamanya karena ekspor kita melemah, kita tidak punya ekspor andalan, Orde Baru kita punya komoditas ekspor andalan dan dikawal oleh pemerintah dan itu berhasil (seperti) plywood, tekstil kita jalan. (Sekarang) Ini nggak ada," kata Fuad dalam keterangan tertulis, Rabu (19/12/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara pemerintah saat ini, kata dia, kebijakan ekonomi untuk menaikkan nilai ekspor serta valuta asing tidak dijalankan dengan baik. Tidak dikawal seperti pada pemerintahan sebelumnya, dan akhirnya defisit neraca perdagangan tidak bisa dielakkan lagi.
"Paket kebijakan ekonomi yang sudah bertumpuk itu, itu satu meningkatkan ekspor, satu valuta asing, cuma ini semua di atas kertas, diumumin sendiri nggak jalan," ucap dia.
Kemudian, kebijakan penerapan B20 atau pencampuran 20% minyak sawit ke solar tidak berdampak besar. Bahkan, kata Fuad, biang kerok defisit dagang saat ini paling besar disumbang sektor migas. Impor migas per November masih bengkak dan menyumbang defisit US$ 1,5 miliar. Sepanjang Januari-November, tercatat defisit sudah mencapai US$ 12,15 miliar atau setara Rp 176 triliun.
"Untuk mengurangi neraca perdagangan makanya ada B20, itu nggak jalan, angka itu tidak pengaruh B20, kalau dikasih B20 rusak mesin kita, itu memang untuk bantu (harga) sawit yang jatuh," kata dia.
Menurut dia, migas yang selalu menjadi biang kerok defisit neraca perdagangan dikarenakan pada saat ini masih kurang eksplorasi. Dampaknya, pemerintah selalu melakukan impor BBM.
"Defisit neraca perdagangan itu berkaitan dengan impor BBM, kita konsumsi kurang 1,6 juta barel, produksi kita 750 ribu barel, Orde Baru kita kebalik makanya jadi anggota OPEC, sekarang kebalik, ini sesuatu yang salah, menurut ahli minyak anda masih banyak (sumber minyak), berarti ada kebijakan eksplorasi yang tidak mengenai," kata dia.
Selain itu, tindakan koruptif dari pejabat. Hal ini tentunya, lanjut dia, menghambat kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. "Karena penyakit korupsi, menegakkan pemerataan tidak bisa, melakukan perbaikan ekspor tidak bisa, impor ditekan tidak bisa," kata Fuad. (ega/hns)
