Jakarta -
Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan politikus senior PAN Amien Rais berlanjut. Mereka saling adu pernyataan terkait kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki program bagi-bagi sertifikat.
Awalnya Amien menyebut bahwa program itu bohong-bohongan alias 'ngibul'. Sebab sebanyak 74% lahan di Indonesia masih dikuasai segelintir orang.
Pernyataan tersebut membuat Luhut geram, dia menyebut bahwa Amien berbicara tanpa dasar alias 'asbun'. Bahkan Luhut sedikit mengancam akan mencari dosa Amien yang dia sebut sebagai 'orang tua'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian perseteruan semakin seru ketika Wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais turut campur. Dia menegaskan bahwa pernyataan ayahnya berdasarkan data Bank Dunia yang dikeluarkan pada 2015.
Perseteruan ini menjadi salah satu topik yang juga banyak disorot masyarakat pada Maret 2018.
detikFinance pun merangkumnya dalam kaleidoskop Maret 2018, berikut ulasannya.
Wakil Ketua Umum PAN sekaligus putra Amien Rais, Hanafi Rais, menanggapi pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal berkelahi data. Hanafi bicara soal sertifikasi tanah. Dia mengatakan apa yang disampaikan Amien Rais soal tanah merujuk pada data Bank Dunia.
"74 Persen tanah negara dikuasai segelintir orang itu itu adalah laporan bank dunia tahun 2015. Itu kan ada datanya, jangan dibantah," kata Hanafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018) lalu.
Menurut Hanafi, Amien pasti bicara dengan data, tidak asal bunyi. Amien pun diyakininya siap menjelaskan secara rinci terkait pernyataan soal sertifikasi tanah Jokowi.
"Memang saya kira nanti Pak Amien akan menyiapkan tulisan, memang sedang menyiapkan tulisan secara lebih utuh dan yang disampaikan oleh Pak Amien kemarin itu memang ada datanya," ujar dia.
"Jadi yang disampaikan pasti ada datanya. Kalau mau dipertajam diperlengkap datanya, tentu nanti sangat bisa. Kita banyak masukan dari LSM, dari pakar ekonomi, pakar pertanahan yang selama ini memang memberi, mem-feeding informasi dan data," tegas Hanafi.
Bank Dunia membantah pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan di Indonesia. Lembaga global ini menyayangkan adanya politikus yang membawa-bawa namanya.
Country Director World Bank for Indonesia, Rodrigo A Chaves menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan laporan seperti semacam itu.
"World Bank tidak pernah menerbitkan laporan seperti itu. Sangat jelas saya katakan bahwa itu tidak benar," tuturnya di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Rodrigo mengaku mengetahui tentang pemberitaan tersebut. Namun dia menyayangkan nama World Bank ikut disebut.
Meski mengaku tidak pernah mengeluarkan data tersebut, Rodrigo A Chaves mengatakan bahwa pemerataan kepemilikan tanah di Indonesia bukan isu yang baru. Namun dia menilai semakin tahun kepemilikan lahan di Indonesia semakin menyebar.
"Pemerataan semakin tahun semakin meningkat," kata Ridrigo.
Dia juga mengatakan, bahwa 74% lahan di Indonesia sebenarnya milik negara. Kebanyakan lahan itu pun dikelola oleh pemerintah, bukan pihak swasta.
"Ingat bahwa 74% tanah yang ada itu milik negara dan dikelola oleh penerintah. Saya tidak mengerti kenapa ada orang membuat isu politik," tuturnya.
Rodrigo menilai, Presiden Joko Widodo telah melakukan program reformasi pertanahan yang cukup ambisius. Jokowi menargetkan bagi-bagikan 7,5 juta sertifikat tanah.
"Jadi pemerintah telah memulai reformasi pertanahan. Ini program ambisius," terangnya.
Namun dia menyambut baik hal itu. Sebab menurutnya program itu cukup ampuh mengatasi kesenjangan kepemilikan tanah.
"Tapi itu sangat bagus untuk menormalisasikan kepemilikan tanah," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
