.webp)
Adapun, laporan itu isinya menyebut infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang. Namun, WB pun mengeluarkan klarifikasi terkait berita itu.
"Ya itu begini, itu sudah dibahas dengan kami waktu itu laporannya, intinya lebih kepada penguatan KPBU," kata Bambang di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), kata Bambang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. Namun, belum berjalannya program tersebut, maka BUMN sebagai agen pembangunan bangsa harus mengerjakan banyak proyek infrastruktur yang seharusnya dikerjakan murni oleh swasta lewat skema KPBU.
"Kenapa waktu itu BUMN yang lebih ditugaskan waktu awal pemerintah ini, karena KPBU-nya juga masih awal, meski idenya sudah dari sebelumnya, tapi tidak pernah jalan," ujar dia.
"Jadi waktu awal pemerintahan ini kami baru mulai menjalankan KPBU, tapi kan proyek-proyek sudah mendesak untuk dibangun, jadi sebagian digunakan dengan skema penugasan dan penugasan itu tidak semuanya merupakan beban pemerintah. Ada memang yang bentuknya PMN, penyertaan modal kepada beberapa BUMN, tetapi ada juga yang penugasan, tapi dilakukan dengan kemampuan keuangan BUMN sendiri dan terutama untuk proyek-proyek yang sangat feasible, terutama bandara, pelabuhan, dan jalan tol," tambah dia.
Oleh karena itu, laporan Bank Dunia yang belum waktunya dirilis pun hanya menegaskan untuk penguatan skema KPBU.
"Kami perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa berinvestasi di infrastruktur di Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian," jelas dia.
Bambang juga menjelaskan mengenai proyek yang laris lebih banyak dikerjakan oleh BUMN dan yang dianggap tidak laris dikerjakan oleh swasta. Menurut dia, hal itu terjadi karena memang skema tersebut belum berjalan dengan baik.
"KPBU baru berjalan dengan baik mulai 2015-2016. Tapi kan proyek infrastruktur banyak yang harus dikerjakan, karena itu dikerjakan dulu oleh BUMN dan kami sepakat bahwa sebaiknya potensi untuk KPBU ini jangan sampai diganggu oleh BUMN. Jadi kata KPBU memungkinkan BUMN untuk bisa ikut bersaing," kata dia. (hek/ara)
