Menanggapi itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan selama utang di bawah dari rasio yang telah ditetapkan sebenarnya tidak masalah.
"Gini kalau saya lihat, utang itu kan dalam ekonomi indikatornya tetap utang dibanding GDP, sejauh utang dibanding GDP tak melampaui batas sebenarnya nggak ada masalah," katanya di Kantor ISEI Jakarta, Senin (28/1/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Aviliani juga memberi catatan. Dia bilang, utang saat ini gampang menuai kritik karena masalah penggunaannya.
"Cuma memang sekarang ini gampang dikritik kenapa? Tidak didasarkan pada utang itu untuk apa, yang penting pengeluaran dikurangi penerimaan, defisit, harus utang," ujarnya.
Dia menambahkan, utang saat ini tercatat secara global sehingga tidak jelas peruntukannya untuk apa. Sebab itu, dia bilang perlu penataan dalam pengelolaan utang.
"Mungkin harus dikembalikan, di mana utang itu misalnya hanya untuk infrastruktur tidak boleh utang untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau sekarang bisa dipelesetkan utang untuk kemiskinan karena tidak ada alokasi yang jelas. Kalau dulu sebelum UU 2003, itu namanya pinjaman proyek, jadi setiap utang selalu proyeknya untuk apa. Orang itu ketika membeli FR berapa, itu tahu saya beli untuk proyek di mana," ujarnya.
"Oleh karena itu perlu diperbaiki sistem dalam pengelolaan utang di mana setiap utang dialokasikan untuk apa, sehingga ketika pembayarannya pun alokasi dari cash flow-nya itu. Jadi multiplier effect ekonomi apa sih, karena utang itu harus memberikan multiplier effect ekonomi, kalau nggak memberikan effect multiplier ya jangan pakai utang," terangnya.
Sebelumnya, Prabowo mengatakan, utang pemerintah terus menumpuk. Sehingga, tak perlu lagi menyebut Menkeu tapi Menteri Pencetak Utang.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1/2019).
Baca juga: Ramai #PrabowoHinaKemenkeu di Medsos |