Sri Mulyani Ikut Tanggapi 3 'Kartu Sakti' Jokowi, Apa Katanya?

Sri Mulyani Ikut Tanggapi 3 'Kartu Sakti' Jokowi, Apa Katanya?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Senin, 25 Feb 2019 15:55 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyebut akan mengeluarkan 3 kartu baru jika ia terpilih kembali menjadi Presiden. Kartu tersebut adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi adalah program yang sangat baik.

Ketiga kartu tersebut akan menguatkan keberadaan kartu "sakti" seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dia menyebutkan sebenarnya inisiatif untuk membangun pondasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu akan dilakukan secara jauh lebih sistematis dan terintegrasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non tunai maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019.

Sri Mulyani menambahkan untuk anggaran sudah ada tahun ini. Namun saat ini masih tersebar atau terfragmentasi di beberapa institusi yang ada pada program sosial lainnya.


Sebagai contoh, bantuan sosial untuk PKH tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan 2018.

Dia menyebutkan, bantuan pangan non tunai juga penerimanya naik menjadi 15 juta orang. Begitu pun dengan program sosial lainnya seperti menambal defisit BPJS Kesehatan tahun ini.

Menurut dia awalnya, tambahan kartu oleh Jokowi ini akan benar-benar direalisasikan pada 2020 yang mengacu pada evaluasi kinerja tahun ini. Kemudian pada dasarnya program Jokowi baik untuk memperkuat sistem pembangunan manusia dengan memberi bantuan sosial dari sektor pendidikan, kesehatan dan bantuan pangan.

"Anggarannya sendiri sudah ada namun terfragmentasi di berbagai institusi. Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran ini, bisa dimasukkan di 2020 suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya jauh lebih komprehensif dan akuntabel," jelas dia.

(kil/fdl)

Hide Ads