.webp)
Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, Direktur Unit Perencanaan Pertanian dan Pedesaan Kolombia, Felipe Fonseca Fino.
Menurut Darmin, ketiga negara menilai rancangan peraturan Komisi Eropa, Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of The EU Renewable Energy Directive II (RED II) merupakan diskriminatif yang bertujuan menguntungkan minyak nabati lainnya yang diproduksi di Uni Eropa (UE).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Para menteri memandang rancangan peraturan ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolir, dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE," ujar Darmin dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Alhasil, mereka memutuskan untuk menentang aturan tersebut dengan membawa misi bersama ke pemerintahan Eropa. Hal itu dilakukan dengan membawa persoalan ke forum internasional.
"Para menteri sepakat untuk melakukan joint mission ke Eropa untuk menyuarakan isu ini kepada otoritas terkait Eropa. Para menteri sepakat untuk teeus menentang rancangan peraturan termasuk melalui konsultasi bilateral, WTO, ASEAN dan forum tepat lainnya," papar dia.
Selain itu, kata Darmin, pertemuan lanjutan dari CPOPC, yakni Second Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18 November mendatang. Sebagai informasi, RED II menyuarakan pelarangan penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE. (hns/hns)
