Tarif Ojek Online Mau Diatur, Bakal Ada Batas Bawah

Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan aturan untuk ojek online alias ojol dalam waktu dekat. Dengan aturan ini, maka para pengemudi ojol punya payung hukum untuk operasi.

Pada aturan yang akan dirilis ini, pemerintah mengatur tarif. Soal tarif tersebut, pemerintah hanya akan menentukan tarif batas bawah. Sementara, tarif batas atas akan ditentukan oleh aplikator.

Baca juga: Aturan Ojol Lagi Disusun, Ditargetkan Rampung Usai Lebaran

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (11/3/2019), berkaitan dengan tarif ini pemerintah akan membaginya dalam tiga zona. Zona pertama meliputi Sumatera, Jawa dan Bali. Kedua, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ketiga, Kepulauan Maluku dan Papua.

Adanya zonasi ini diharapkan dapat mengakomodir aspek ekonomi daerah.

"Dengan zonasi, kita ingin mengakomodir aspek ekonomis di berbagai daerah," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Jakarta (11/3/2019).

Baca juga: Ada Tarif Batas Ojek Online, Grab: Tarif Murah untuk Produktivitas

Lebih lanjut, soal tarif ini juga akan diterapkan tarif datar (flat) pada jarak tertentu. Namun, kebijakan itu belum final. Sebutnya, untuk jarak 3 hingga 5 km, akan diterapkan tarif flat.

"Jadi kalau 1 km, tarif tetap 3-5 km. Sehingga nanti di bawah 1 km kenanya tetap batas minimal pelayanan. Ini tapi belum diputuskan," sambungnya.

Budi bilang, aturan ini sebenarnya sudah rampung dan sudah dilakukan uji publik di beberapa kota. Namun, masalah tarif yang belum beres. (ara/ara)