.webp)
Ternyata, harta Robert Kuok masih di bawah Hartono bersaudara pemilik Grup Djarum. Menurut Forbes, Robert Budi Hartono memiliki kekayaan hingga US$ 18,6 miliar setara Rp 260,4 triliun. Kemudian saudara laki-laki Robert, Michael Hartono memiliki kekayaan US$ 18,6 miliar setara Rp 260,4 triliun.
Baca juga: Adu Kaya Konglomerat Malaysia Vs Indonesia |
Selain adu tajir orang terkaya Indonesia dan Malaysia, berita terpopuler lainnya adalah pernyataan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang mengatakan lulusan SMA saat ini tidak bisa mendapat pekerjaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adu Kaya Konglomerat Malaysia Vs Indonesia
Forbes telah merilis data orang terkaya di Malaysia. Robert Kuok menduduki urutan pertama sebagai orang terkaya di Malaysia, ia memiliki harta hingga US$ 12,8 miliar setara Rp 179,2 triliun (Kurs: Rp 14.000/dolar AS).
bandingkan dengan kekayaan orang Indonesia. Di Indonesia Robert Budi Hartono memiliki kekayaan hingga US$ 18,6 miliar setara Rp 260,4 triliun. Kemudian saudara laki-laki Robert, Michael Hartono memiliki kekayaan US$ 18,6 miliar setara Rp 260,4 triliun.
Berdasarkan data orang terkaya Forbes 2018, Robert dan Michael menduduki urutan pertama dengan jumlah kekayaan mencapai US$ 35 miliar.
Hartono bersaudara diketahui mewarisi perusahaan rokok Djarum puluhan tahun lalu, namun kemudian mengepakkan sayap bisnisnya dengan membeli saham BCA pada masa krisis 1997-1998.
Menkeu Era SBY Sebut Lulusan SMA ke Atas Tak Bisa Dapat Kerja
Isu pengangguran kerap muncul di tahun politik ini. Kubu oposisi selalu menyebut pemerintah saat ini tidak berhasil dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketersediaan lapangan pekerjaan sangat selektif.
Menurutnya bagi masyarakat yang memiliki pendidikan SMA ke atas memang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebab mereka yang berpendidikan SMA ke atas sulit dapat kerja lantaran lapangan pekerjaan yang tersedia memberikan penghasilan yang tidak sesuai harapan.
Sri Mulyani Terharu Baca Surat dari Perajin Bata yang Lapor SPT
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menceritakan rasa haru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan usai membaca pernyataan salah satu masyarakat yang tengah melaporkan SPT Tahunan.
Bahkan, kata Mardiasmo, Robert sempat meneteskan air mata ketika membaca pernyataan lengkap seorang wajib pajak (WP). Sosok yang membuat Sri Mulyani dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan terharu adalah Yuliani, wanita perajin batu bata di Desa Sampong, Ponorogo.
Menurut Mardiasmo, Yuliani merupakan sosok yang iklhas untuk mengembalikan sesuatu yang didapatkannya kepada negara lewat pajak.
Sudah Bayar Pajak, Kok Masih Harus Lapor SPT Lagi?
Setiap Pekerja umumnya sudah mendapat potongan pajak dalam bentuk pajak penghasilan (PPh) saat menerima gaji atau honor. Namun, kenapa sih mesti lapor SPT lagi setiap tahun?
Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo SPT memiliki fungsi untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang mesti dibayar. Sehingga bila wajib pajak memiliki sumber penghasilan lain mesti melaporkan.
Sebab, bila tidak dilaporkan, hal itu akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Ia mencontohkan harta warisan yang diterima bila tak dilaporkan akan dihitung sebagai penghasilan yang mesti dibayarkan pajaknya. Padahal, warisan tak masuk ke dalam objek pajak.
Jokowi Boleh Saja Gaji Pengangguran, Tapi ...
Calon presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan gaji kepada para lulusan SMP, SMK/SMA, dan Universitas yang belum mendapatkan pekerjaan alias menganggur.
Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Fadhil Hasan mengatakan sejatinya ada sejumlah negara yang sudah melakukan kebijakan seperti ini, contohnya di Skandinavia dan Australia yang ekonominya telah maju.
Fadhil menjelaskan, kebijakan tersebut bisa saja dilakukan tapi dengan sejumlah syarat. Salah satunya adalah kemampuan fiskal negara untuk memberikan insentif kepada para pengangguran.
"Salah satunya kapasitas fiskal, mencukupi atau tidak. Kita harus hati-hati. Jangan sampai program kartu pra kerja itu sekitar political gimmick, untuk Pemilu itu. Tapi harus benar-benar kalau memang dilaksanakan itu didesain, direncanakan secara baik," kata Fadhil dalam diskusi di Jakarta, Kamis (14/3/2019). (hns/eds)
