Neraca Dagang Surplus, 'Senjata' Jokowi Redam Impor Terbukti Ampuh?

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 330 juta pada Februari 2019. Rinciannya, ekspor sebesar US$ 12,53 miliar dan impor US$ 12,20 miliar.

Apakah capaian ini menandakan 'senjata' pemerintah dalam menangani defisit neraca perdagangan terbukti ampuh?

Pemerintah, dalam mengobati persoalan CAD sudah mengeluarkan kebijakan B20 untuk mengurangi impor solar, ditambah adanya kebijakan kenaikan tarif PPH 22 untuk mengerem impor barang konsumsi. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan menarik devisa hasil ekspor (DHE) yang tujuannya memperkuat cadangan devisa dalam negeri.

Baca juga: Setelah 4 Bulan Defisit, Neraca Dagang RI Surplus US$ 330 Juta

"Kalau kita bedah lagi apakah paket paket dari pemerintah (yang membuat neraca perdagangan surplus), saya rasa ini nggak, ini alamiah saja," kata Wakil Direktur Insitute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Eko menilai surplus neraca perdagangan lebih dikarenakan dunia usaha yang menunda ekspansi alias wait and see di tahun politik, yang mana 17 April akan berlangsung pemilihan presiden (pilpres).

Dunia usaha yang mengerem ekspansi, otomatis produktivitasnya menurun, sehingga impor barang untuk mendukung produksi juga berkurang karena mereka menunggu kepastian iklim politik.

Baca juga: Neraca Dagang Surplus, Sri Mulyani: Pemerintah Tetap Waspada

"Saya rasa itu alasannya sehingga impornya jadi kecil, jadi berkurang. Karena memang tiap kali Indonesia ekspansif setiap kali itu juga dia meminta impor," sebutnya.

Cerminan itu, menurutnya juga terlihat dari rendahnya pertumbuhan investasi di awal tahun. Ketika investasi landai-landai saja, dia menilai itu juga sejalan dengan rendahnya pertumbuhan impor.

"(Contoh) begitu investasi melemah di akhiri 2018 itu, rata-rata di 2018 lah, terbukti juga impornya juga relatif lebih landai ya," tambahnya. (hns/hns)