.webp)
Lantas apakah terungkapnya kasus suap terakhir ini membuat swasta takut berhubungan dengan BUMN?
Terjaringnya salah satu direktur PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dalam kasus suap, menambah catatan hitam petinggi perusahaan plat merah yang terjaring KPK. Biasanya pihak swasta pun ikut terseret lantaran sebagai pihak yang melakukan suap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pengusaha Senior Sofjan Wanandi, swasta tidak akan kapok ataupun kapok bekerjasama dengan BUMN. Namun dia menggarisbawahi bahwa itu swasta yang lurus.
"Saya pikir kalau takut si saya pikir enggak. Tapi kan swasta tuh banyak ada swasta yang besar ada juga yang kecil, atau yang baru mulai yang melakukan tindakan yang tidak benar. Jadi susah untuk generalisir sebenarnya," ujarnya kepada detikFinace, Senin (25/3/2019).
Sofjan menilai, banyaknya BUMN yang tersandung kasus korupsi lantaran terjadinya monopoli yang dilakukan BUMN. Hal itu memberikan peluang bagi petinggi BUMN untuk menawarkan kembali proyek-proyek kepada pihak swasta.
"Karena monopoli-monopolinya saya pikir yang membuat mereka gampang sekali tergoda untuk main-main seperti korupsi. Kalau dia bisa bersaing secara bebas saya pikir enggak apa-apa. Tapi monopoli ini membuat mereka lebih mudah untuk melakukan korupsi," ujarnya.
Sofjan menilai pihak swasta yang mengincar proyek dari BUMN melalui jalan yang salah biasanya swasta yang tidak memiliki rekam jejak bisnis yang baik. Mereka bahkan hanya sekedar menjadi calo proyek.
"Tapi kan swasta ini biasanya swasta yang jadi calo-calo saja. Ya mereka nanti cari lagi yang ngerjain. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha semacam itu, itu yang dipakai oleh BUMN supaya dia enggak ketahuan. Jadi susah. Jadi mereka juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta tapi pihak swasta yang emang tidak benar," ujarnya.
Namun dia yakin, swasta yang bekerja dengan benar tidak akan bertindak seperti itu. Sofjan yakin pihak swasta juga malas bekerja dengan BUMN dengan cara yang tidak benar karena memiliki risiko yang tinggi.
"Saya pikir swasta yang benar, yang baik enggak ada yang seperti itu. Swasta yang setengah-setengah itu yang menurut saya enggak benar dipakai, yang tidak ada track record yang benar. Kalau yang benar mah mana mau diajak enggak benar begitu, malas kerja kalau sambil begitu, lebih baik enggak usah kerja, mereka bisa kerja sendiri enggak usah kerja sama BUMN," tegasnya.
(das/fdl)
