Pulihkan Neraca Dagang, Pemerintah: Butuh SDM Andal

Jakarta - Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi berupa defisitnya neraca dagang hinga US$ 2,50 miliar pada April 2019. Butuh upaya ekstra memperbaiki kondisi tersebut.

Menteri PARB Syafruddin menegaskan pentingnya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang salah satunya diharapkan bisa memperbaiki kinerja ekspor sehingga bisa menekan defisit neraca perdagangan.

"Tentu diperlukan kesadaran dari SDM yang berada di kementerian dan lembaga untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah akan merealisir pembangunan sumberdaya manusia," kata Syafruddin dalam paprannya, Jumat (17/5/2019).

Apalagi di zaman modern seperti saat ini pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting dan utama yang dapat mengalahkan keunggulan sumber daya alam. Justru dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada, RI bisa meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien sehingga bisa menjadi pengerak roda perekonomian.

Baca juga: Impor BBM Naik, Arcandra: Konsumen Beralih dari Udara ke Tol

Dengan SDM yang andal, diharapkan bisa mendorong upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor sumber daya alam lewat pengolahan dan tak lagi bergantung pada ekspor barang mentah yang tak punya nilai tambah.

"Sumber daya alam berlimpah tidak akan berarti jika negara tersebut tidak memiliki SDM andal untuk mengelola demi keberlangsungan negara tersebut," ujar Syafruddin.

Banyak negara di dunia saat ini yang berlomba untuk membangun dan mengembangkan SDM yang andal. Ia mengakui diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak yang berada di kementerian dan lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

"Tentu sangat diperlukan kesadaran semua sdm pemerintahan untuk mewujudkan hal itu," pungkasnya.

Melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi faktor utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Taktik Jokowi Belum Ampuh Atasi Tekor Neraca Dagang

Sebab hingga saat ini masih banyak indikator yang menunjukan tata kelola pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Penyebabnya adalah banyaknya program di kementerian dan lembaga yang masih tumpang tindih. Untuk itu kementerian PANRB akan terus melakukan pembenahan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kita akan lakukan perbaikan dengan mengkobinasikan sistem yang tepat untuk menyelesaian permasalahan ini. Sudah banyak perbaikan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini," ungkap mantan Wakapolri ini.

Syafruddin juga mengingatkan pentingnya LKjPP sebagai indikator efektifitas kerja pemerintahan.

"Laporan kinerja ini merupakan bagian dari kontroling, otokritik dan juga pengawasan mengenai capaian program dan kinerja dari setiap kementerian dan lembaga yang akan digunakan oleh presiden sebagai bahan evaluasi," ungkapnya. (dna/dna)