Hadir dalam rapat ini Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya bergegas menuju ruang rapat.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono menjelaskan rapat tersebut juga membahas hambatan investasi.
"Pokja 3 yang melakukan evaluasi PKE (Ketuanya Pak Mirza BI), Pokja 4 yang menangani penyelesaian kasus-kasus investasi dan lain-lain (Ketuanya Pak MenkumHAM)," katanya lewat pesan singkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal paket kebijakan ekonomi, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sempat mempertanyakan realisasi 16 paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan pemerintahan tersebut. Ketua umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan satuan tugas (Satgas) yang dibentuk untuk melancarkan implementasi paket kebijakan tidak ada kabarnya lagi.
"Kemarin kita punya satgas tidak jalan, satgas paket kebijakan ekonomi," kata Hariyadi saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Terakhir, pemerintah menggabungkan Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia.
Menurut Hariyadi, tingginya ego sektoral masing-masing pejabat negara masih menjadi persoalan utama yang membuat proses perizinan investasi di tanah air sangat lamban.