.webp)
Bagi konsumen atau pembeli, tak dikenakan biaya transaksi (transaction fee) ketika melakukan pembayaran karena dilimpahkan ke merchant menggunakan persentase merchant discount rate (MDR). Namun, merchant pun dikenakan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi dari EDC (Electronic Data Capture). Selain itu, pajak dari setiap transaksi melalui QRIS ini pun langsung disalurkan ke pemerintah daerah (Pemda) sesuai lokasi merchant tersebut.
"Dengan QR Code ini transaksi bisa sangat cepat. Nanti pajaknya directly ke pemerintah daerah. Sudah ada beberapa di Banyuwangi dengan QRIS ini," ungkap Deputi Gubernur BI Sugeng dalam Grand Launching QRIS di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugeng memaparkan, transaksi bantuan sosial (bansos) pun dapat dilakukan menggunakan QR Code ini. BI juga berencana mengembangkan layanan QR Code ini sebagai sistem pembayaran di sejumlah transportasi publik.
"QRIS kita kembangkan agar kegiatan yang inklusif dan elektronifikasi kita lancar. Digunakan untuk bansos bisa, tentunya banyak transaksi lain yang dielektronifikasi. Kita ada program transportasi, di samping kartu bisa gunakan handphone," terang Sugeng.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan untuk transaksi bantuan sosial maupun donasi yang dilakukan pemerintah maupun swasta tidak dikenakan biaya transaksi alias gratis.
"Kalau transaksinya untuk bantuan sosial, apakah dari government ke private, atau private to government, dan juga untuk donasi-donasi itu gratis," pungkas Perry.
(ara/ara)
