Dalam Sebulan, Jokowi Mau Babat 72 Aturan Penghambat Investasi

Jakarta - Pemerintah kini tengah mengejar target untuk mengubah 72 undang-undang (UU) yang dianggap menghambat masuknya investasi. Undang-undang tersebut akan digantikan dalam satu rancangan undang-undang (RUU) berbentuk omnibus law.

"Presiden sudah perintahkan ke kami bahwa dalam satu bulan ini omnibus law harus digunakan untuk tadi merevisi lebih dari 72 UU yang satu sama lain sudah banyak yang tidak cocok," tutur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Djakarta Theatre, Kamis (12/9/2019).

Menurut Luhut, sebagian besar UU tersebut dibuat pada zaman kolonial Belanda. Sehingga, sudah tak cocok lagi untuk mengatur investasi saat ini.

"UU itu tidak cocok lagi, tapi sekarang masih ada. Sekarang dengan omnibus law itu kita mau selesaikan. Sekarang sedang dikerjakan oleh Kantor Sekretaris Kabinet dengan kantor Menko perekonomian," jelas Luhut.

Menurut Luhut, langkah ini perlu dilakukan agar para investor asing tak lagi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ia mengatakan, regulasi yang ada saat ini memberikan ketidakpastian investor ketika mau berinvestasi di Indonesia.

Baca juga: Daerah Sebut Aturan Pusat Justru Hambat Ruang Gerak Investor

"Ini menimbulkan ketidakpastian, orang akhirnya malas datang investasi ke Indonesia. Kalau kita beri kepastian tanpa ada macam-macam seperti itu lagi dengan aturan yang jelas, orang akan berbondong-bondong datang ke kita," papar dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menuturkan hal yang sama. Menurutnya, perbaikan UU ini juga merupakan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memajukan Indonesia, selain mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Oleh karena itu Presiden selalu bicara SDM dan environment dan ekosistem investasi harus diperbaiki. Termasuk identifikasi peraturan perundang-undangan sampai (lebih dari) 70 UU yang diributkan dan memberatkan investasi," kata Sri Mulyani.

Menurutnya, UU yang sebagian besar dibuat di zaman kolonial Belanda harus segera disingkirkan.

"Banyak peraturan perundang-undangan dibuat tahun 1980 dan 1990, bahkan tahun Hindia-Belanda yang belum sepenuhnya diupdate. Bahkan harusnya diremove sebab produk perundangan zaman Belanda mind set kolonial terhadap kolonial. Bukan dalam rangka serve people atau memperbaiki lingkungan environment agar kesempatan tercipta, dan investasi terjadi," terang Sri Mulyani.

Baca juga: Bangun Indonesia Timur, Bappenas Genjot 12 Proyek Strategis

(fdl/fdl)