Banyak Fintech Bodong, Perlindungan Data Nasabah Mulai Disiapkan

Jakarta - Pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan data dasar yang dimiliki masyarakat. Misalnya, data kependudukan yang biasanya digunakan sebagai alat verifikasi untuk layanan financial technology (fintech).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan fintech di Indonesia berpeluang sangat besar untuk mendorong perekonomian nasional Hal ini karena ekonomi digital terus tumbuh pesat. Menurutnya, fintech menjadi salah satu cara untuk membuka akses keuangan yang cepat.

"Fintech itu sangat cepat membuka akses yang selama ini sulit. Kan tidak perlu kantor, tak perlu bank. Ke depan kan tidak perlu, jadi pasti sangat besar peranannya," kata Darmin dalam acara Fintech Summit di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Untuk itu, kata Darmin, perlindungan data pengguna perlu dilakukan dalam mendukung hal tersebut. Darmin mengatakan, dari data dasar tersebut bisa digabungkan dengan data dari PLN sampai data telepon.

Baca juga: Tak Hanya Fintech, Peminjam Uang Online Juga Harus Beretika

"Jadi ya memang data itu gabungan dari data-data dasar pemerintah, ditambah kreativitas perusahaan. Data kependudukan masyarakat di Indonesia memang lumayan besar," jelas dia.

Ketua Umum Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech) Niki Santo Luhur menjelaskan agar fintech lebih berkembang dibutuhkan kerja sama dengan industri. Misalnya untuk pencegahan fraud, sehingga dibutuhkan database untuk menghindari beban biaya.

Selain itu ada beberapa infrastruktur yang belum bisa dimanfaatkan 100% Misalnya infrastruktur identitas digital. "Infrastruktur identitas digital ini masih perlu diterapkan lebih jelas lagi agar sisi nasabah bisa feedbacknya tidak harus datang ke cabang dan cukup dari HP semua, lalu kita bisa dengan mudah validasi," kata dia.

Menurut Niki, cara tersebut juga dipastikan aman dengan perlindungan data nasabah yang tinggi. Perusahaan juga memastikan perizinan akses lokasi dan kamera handphone dilakukan secara aman.

Baca juga: OJK Sebut Perlu Ada UU Perlindungan Data Nasabah Fintech

(kil/fdl)