Mau Kelola Data Nasabah Fintech, RI Harus Berguru ke India dan China

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendukung adanya pengelolaan data nasabah fintech. Untuk melakukan itu, Indonesia bisa mencontoh India dan China yang sudah melakukan pengelolaan data nasabah fintech.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku dirinya sudah mencari referensi untuk pengelolaan data nasabah fintech. India dan China dipandang sudah berhasil melakukannya.

"Ada sebagian data dibangun untuk publik, untuk pemerintah pusat, seperti India dan China. Indonesia perlu belajar dari India sebagian data menjadi data publik," tuturnya dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Baca juga: Ini Bocoran dari Sri Mulyani soal Pajak Fintech

Perry menjelaskan tujuannya selain pemusatan data juga untuk tata kelola penggunaan. Intinya harus ada juga persetujuan dari nasabah terkait pengelolaan data.

"Jadi data identitas, tanggal lahir semua harus diminta dengan izin konsumen. Perusahaan swasta bisa gunakan data lain. Model di India bisa digunakan di RI," tambahnya.

Pengelolaan data tujuannya bukan hanya untuk melindungi nasabah, pihak swasta juga bisa memanfaatkan data yang sudah dikelola itu dengan alasan untuk melakukan inovasi. Namun kembali lagi, harus berdasarkan persetujuan konsumen.

Baca juga: Banyak Fintech Bodong, Perlindungan Data Nasabah Mulai Disiapkan

"Saat membangun data harus ada persetujuan dari konsumen dan digunakan oleh industri," tutupnya.







(dna/zlf)