Jakarta -
Para mahasiswa dari berbagai penjuru daerah menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR. Tak cuma di depan gedung DPR/MPR, para mahasiswa bahkan menggelar aksi di daerah masing-masing untuk menolak pengesahan UU KPK hingga RUU KUHP.
Stabilitas politik menjadi pertanyaan dalam hal ini. Ekonomi tak lepas menjadi perhatian akan dampak dari hal tersebut.
Seperti apa ancamannya? Ekonom hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pendapatnya. Berikut informasi selengkapnya:
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut pembahasan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa berdampak pada investasi. Menurut Bhima, pembahasan RUU KUHP hari ini hanya akan memberikan kegaduhan.
"Pengesahan RUU KUHP sebaiknya ditunda dulu, semua UU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sampai akhir tahun 2019, atau sampai akhir pelantikan Presiden Itu sebaiknya ditunda dulu karena ini menguras energi pemerintah, serta energi dan pikiran para investor yang mau masuk ke Indonesia, nanti jadi berkurang," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (24/9).
DPR RI sendiri telah menunda pengesahan sejumlah RUU, termasuk RUU KUHP dalam rapat paripurna kemarin.
Bhima bilang, sejak DPR menetapkan Revisi UU KPK dan menimbulkan polemik, kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia semakin menurun. Apalagi ditambah pengesahan RUU KUHP.
"Eskalasinya semakin parah karena DPR dianggap tidak mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa dan aktivis," ujar Bhima.
Bhima mengungkapkan, investor yang membidik sektor pariwisata di Indonesia akan ogah masuk karena RUU KUHP ini.
"RUU KUHP itu kan ada pasal terkait perzinahan, yang jelas itu kontraproduktif dengan minat investor di sektor pariwisata. Yang kayak gitu-gitu tuh distraksi buat investor jadi nggak tenang untuk masuk Indonesia," katanya.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan aksi mahasiswa di gedung DPR baik di Jakarta maupun daerah merupakan dinamika dalam demokrasi. Hal ini disebut tak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya keuangan perbankan.
Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengungkapkan investor dan nasabah akan tetap mengalirkan modal dan menyimpan dana di perbankan dalam negeri. Untuk itu, gelombang aksi mahasiswa yang terjadi beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah di Indonesia tak akan mengganggu kepercayaan pada perekonomian Indonesia.
"Yang penting tidak ada kerusuhan saja," kata Fauzi dalam konferensi pers di Kantor LPS, Jakarta, Selasa (24/9).
Fauzi mengungkapkan, saat ini investor cenderung memperhatikan perkembangan fundamental perekonomian dan dampak perekonomian global. Misalnya suku bunga, prospek pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan aliran modal keluar masuk dari luar negeri.
Dia menyebutkan, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari aksi demo terhadap industri perbankan.
"Dampaknya minim, kalau dilihat simpanan itukan tergantung suku bunga, ekonomi, inflasi dan aliran modal," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap aksi demonstrasi bisa cepat berlalu dan kondisi pulih, sehingga bisa meredam risiko tambahan terhadap ekonomi dalam negeri.
"Situasi sekarang perlu untuk kita jaga agar bisa mengembalikan momentum, sehingga kita juga lebih fokus risiko yang berasal dari luar," katanya saat ditemui di Auditorium Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (24/9).
Dia bilang, beberapa sentimen positif dari global saat ini lumayan membantu menjaga ekonomi bisa tetap stabil. Di antaranya pelonggaran kebijakan moneter di berbagai negara dan dana asing yang tetap tumbuh positif masuk ke dalam negeri.
Hal ini menurutnya menjadi momentum yang perlu dijaga. Sehingga dia berharap demonstrasi yang saat ini masih terus berlangsung bisa segera berakhir, demi menjaga stabilitas politik dalam negeri tetap stabil.
"Saya harap hal-hal ini (sentimen positif dari global) jadi pemicu. Kita harap dalam situasi saat ini tentu stabilitas politik akan bisa segera pulih," kata Sri Mulyani.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
