.webp)
Pemerintah merencanakan implementasi program Kartu Pra Kerja akan dimulai awal tahun 2020. Dalam pelaksanaannya akan ditujukan untuk 2 juta orang selama satu tahun. Adapun, setiap individu akan melakukan pelatihan selama tiga bulan lamanya dan mendapat insentif kurang lebih Rp 300-Rp 500 ribu per bulan.
"Yang pasti posisinya sedang tidak bekerja atau mencari pekerjaan," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program Kartu Pra Kerja ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menekan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun depan, target TPT dipasang di level 4,8-5%.
Bambang mengungkapkan, dengan program Kartu Pra Kerja maka masyarakat bisa menyesuaikan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga, masyarakat mudah masuk ke dalam pasar kerja.
"Intinya itu mempermudah akses orang yang sedang mencari kerja atau sedang kehilangan pekerjaan untuk kembali masuk ke pasar kerja," tegas Bambang.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, para peserta program Kartu Pra Kerja nantinya akan mendapat insentif sebesar Rp 300-Rp 500 ribu per bulannya.
"Sambil mencari pekerjaan itu lah nanti akan menyiapkan insentif kepada mereka, kurang lebih antara sekitar Rp 300-Rp 500 ribu paling lama 3 bulan," kata Moeldoko usai rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Moeldoko menjelaskan, program Kartu Pra Kerja merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan skill atau keterampilan bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah pun tidak membatasi atau mengklasifikasi umur masyarakat yang ingin mengakses program tersebut.
(hek/dna)
