Jakarta -
Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menilai jumlah pejabat eselon harus disederhanakan. Saat ini terdapat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
Presiden dua periode itu menilai jumlah eselon saat ini terlalu banyak. Dia pun meminta jumlah eselon yang mencapai 4 level itu disederhanakan menjadi 2 saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan menghargai kompetensi.
Berikut ini fakta-fakta selengkapnya dirangkum
detikcom. Klik halaman selanjutnya.
Salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan adalah memangkas birokrasi. Cara yang diambil, yaitu dengan menyederhanakan eselonisasi.
"Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan," kata Jokowi.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI 2019-2024 saat sidang paripurna MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dia menegaskan birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa nggak kebanyakan?" ucapnya.
Jokowi meminta eselonisasi disederhanakan. Hasilnya, nanti eselonisasi cuma dua level. Apa gantinya?
"Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas periode pertama Kabinet Kerja Bambang Brodjonegoro menilai rencana tersebut sebagai langkah yang bagus. Jika eselon di kementerian dirampingkan menurutnya akan membuat rantai pengambilan keputusan menjadi lebih pendek.
"Ya menurut saya itu bagus, artinya eselonnya dirampingkan, disederhanakan supaya nggak terlalu panjang rantai pengambilan keputusan ya," kata dia usai menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Menurutnya jumlah eselon yang saat ini mencapai empat level itu membuat pengambilan keputusan lebih lambat. Hal itu disebabkan panjangnya mata rantai pengambilan keputusan.
"(Kalau rantai pengambilan keputusan terlalu panjang) ya kan berarti nanti slow semua proses," sebutnya.
Dia tak mengatakan secara jelas apakah rencana Jokowi soal itu memungkinkan direalisasikan dalam waktu dekat. Namun, yang jelas itu sangat mungkin untuk diwujudkan.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
