Jadi MenPAN RB, Tjahjo Kumolo Dapat Tugas Ini dari Jokowi

Jakarta - Tjahjo Kumolo kembali dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk ke dalam kabinet periode kedua. Setelah sebelumnya menjadi Menteri Dalam Negeri, kali ini ia dipercaya menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Usai pelantikan, Tjahjo Kumolo pun bicara soal tugas yang diamanatkan Jokowi kepada dirinya. Ia diminta Jokowi untuk mempercepat proses birokrasi reformasi.

"Ke depan, sebagaimana poin-poin pidato Presiden pada saat dilantik, salah satunya adalah bagaimana untuk mempercepat proses reformasi birokrasi yang lebih nyata, lebih konkret, itu yang menjadi utama target KemenPAN RB," tutur Tjahjo dalam sambutannya saat serah terima MenPAN RB, di Kantor Kementerian PAN RB, Rabu (23/10/2019).

Menurut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi dengan cara memangkas sejumlah eselon merupakan cara yang cukup strategis. Ia mengatakan hal itu butuh koordinasi oleh beberapa kementerian lembaga yang ada. Sehingga ia mengajak semua pihak untuk bekerja keras dalam hal ini.

"Mari kita memeras pikiran, tenaga, berkoordinasi dengan kementerian yang lain karena tercatat kementerian-kementerian kita tuh tidak sama," tuturnya.

Baca juga: MenPAN RB Ganti, Pendaftaran CPNS Tetap Dimulai Bulan Ini

Selain reformasi birokrasi, hal lain yang akan segera diperhatikan Tjahjo yaitu menghadirkan inovasi-inovasi kelembagaan, termasuk inovasi di tataran sumber daya manusia.

Menurut Tjahjo, selama ini Syafruddin selaku pendahulunya di KemenPAN RB telah melakukan kerja sangat baik dalam hal pengelolaan ASN. Tjahjo bilang, bahwa Syafruddin telah membawa lembaga-lembaga di Indonesia menjadi yang terbaik di dunia.

"Ini kami menyampaikan terima kasih, satu tahun ini Pak Syafruddin mampu membawa inovasi lembaga yang ada di negara kita menjadi terbaik di dunia," katanya.

Selebihnya, Tjahjo akan melanjutkan beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Syafruddin agar lebih baik dan berdampak lebih besar lagi bagi Indonesia.

"Ini akan terus kita selesaikan dengan baik, sehingga sistem tata kelola pemerintahan yang memang benar-benar smart, terbuka, ini akan bisa semakin dirasakan oleh negara kita," imbuhnya.




(eds/eds)