.webp)
"Jadi saya pikir dari Komisi VII akan mengagendakan untuk memanggil semua counterpart (rekanan) yang terkait baik itu di sektor hulunya, pengolahan dan niaganya," kata Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman di diskusi 'Membedah Harga Gas Industri Nasional' yang diselenggarakan Energy Watch di Satrio Tower, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dia menjelaskan, dalam membentuk harga gas ada tiga komponen, yaitu di sisi hulu, biaya pengolahan, dan perniagaan. Ketiga hal yang berkaitan dengan itu akan dipanggil dalam RDP yang belum dijadwalkan itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ketiga ini akan kita panggil di Komisi VII untuk kita minta pandangannya terkait kondisi harga gas ini, dan juga (memanggil) pemerintah," sebutnya.
Dia belum bisa memastikan kapan DPR bakal memanggil pihak-pihak terkait. Pasalnya Komisi VII sedang mengambil sikap untuk tidak melakukan pekerjaan apapun sampai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali ke Komisi VII. Saat ini KLHK pindah menjadi mitra Komisi IV.
"Kapannya setelah Kementerian Lingkungan Hidup yang sekarang ada di Komisi IV kembali ke Komisi VII. Jadi sementara ini Komisi VII bersepakat untuk tidak melakukan aktivitas kerja apapun selama Kementerian Lingkungan Hidup belum kembali ke Komisi VII," lanjutnya.
Dia pun menilai bahwa di tengah polemik harga gas ini, masing-masing pihak punya kepentingan, baik pelaku industri maupun PGN.
"Namun kita memahami bahwa PGN juga pasti punya kepentingan tersendiri, lalu pelaku industri juga punya kepentingan tersendiri," tambahnya.
(toy/hns)
