Hal itu diungkapkannya saat membuka sidang kabinet paripurna (SKP) tentang RPJMN Tahun 2020-2024 di kantor Presiden, Jakarta Pusat.
"Saya ingin RPJMN bukan jadi dokumen formalitas. Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas," kata Jokowi, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Pemerintah Garap 25 Km Jalan di 5 Ruas Tol |
"Karena apa yang kita muat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita," jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo ini mencontohkan, seperti pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, Pemerintah harus benar-benar memperhitungkan berbagai aspek yang berkontribusi baik atau buruk terhadap perekonomian nasional. Apalagi, ekonomi dunia yang sedang melambat bisa memberikan dampak terhadap Indonesia.
"Harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," ungkap dia.
Baca juga: Jokowi Akan Tentukan Dirut BUMN Siang Ini |
(hek/fdl)