.webp)
Namun, siapa yang bisa menjamin tidak ada pelanggaran disiplin selama PNS tersebut bekerja dari rumah? Pasalnya PNS terikat Peraturan Pemerintah (PP) 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan.
"Penyimpangan PNS tinggi sekali. Tidak hanya maladministrasi, pungli (pungutan liar), macam-macam, terjadi perselingkuhan. Pertanyaannya bekerja di rumah tanpa ada pengawasan apakah nggak tambah (penyimpangannya)?" tutur pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada detikcom, Kamis (21/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Trubus dengan kemajuan teknologi tidak otomatis perilaku melanggar aturan disiplin itu bisa berubah. Contohnya, kata dia, adalah masalah alokasi anggaran dalam sistem e-budgeting Pemprov DKI Jakarta yang sempat dikritik publik.
"Karena menganggap perilaku itu otomatis mengikuti teknologi tapi kan kenyataannya, realitanya, di Jakarta sistem anggaran e-budgeting tapi kenapa terjadi penyimpangan, kan perilaku PNS sendiri," tutur Trubus.
Dia menyarankan pemerintah sebaiknya fokus terhadap hal lain yang mampu mendongkrak kinerja PNS, ketimbang mengurus bekerja dari rumah.
"Saya khawatir energinya habis menata mengenai ASN yang bekerja di rumah. Belum lagi kecemburuan di antara mereka sendiri, lah enak kerja di rumah saya harus kantor. Munculnya kinerja tidak optimal ada konflik, sementara gaji kita sama," tutur Trubus.
Sebagai informasi Tahun depan, sekitar 1.000 PNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diuji coba bekerja tanpa harus ke kantor. Rencana ini sedang digodok oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Menurutnya, sah-sah saja jika PNS bekerja dari rumah, tapi ada syaratnya.
"Jadi bisa fleksibel dalam hal untuk pekerjaannya. Tetapi yang penting mereka itu men-deliver pekerjaannya, men-deliver assignment-nya bahkan dia bisa berproses dalam pengertian dia me-reply, dia bilang 'oh ini kurang tepat dan seterusnya," tuturnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019) kemarin.
"Itu ada konsep ASN kan kalau kalian kerja ini lebih enak yang fleksibel kan, nah mungkin generasi-generasi di bawah kalian ke depan juga akan dengan cara-cara seperti itu jadi kenapa nggak kita akomodir," kata politikus PPP itu.
(hns/hns)
