Pemerintah Mau Ajak Akademisi hingga Buruh Bahas UU 'Sapu Jagat'

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan akan terus melibatkan seluruh pihak dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Hal ini membantah terkait dugaan bahwa pembuatan RUU omnibus law hanya melibatkan pengusaha dan pemerintah.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan akan terus membuka ruang pembahasan untuk konsultasi publik yang akan mengundang semua pihak terkait, termasuk serikat pekerja.

"Jadi kalau dibilang tidak melibatkan serikat pekerja ini karena kemarin itu belum selesai sama sekali. Kita akan roadshow nanti dengan seluruh mulai dari pengusaha, pekerja, instansi-instansi terkait, akademisi, semuanya mau kita ajak sama-sama," kata pria yang akrab disapa Susi itu kepada detikcom, Selasa (14/1/2020).

Susi menjelaskan, pemerintah butuh waktu untuk menyelesaikan konsep awal sebelum membahas bersama dengan stakeholder. Setelah itu, baru lah pihak terkait bisa memberikan masukan lebih lanjut.

Baca juga: UU 'Sapu Jagat' Tak Bisa Cepat Kelar, Ini Alasannya

"Pembahasan masih jalan terus. Tapi pemerintah perlu menyelesaikan dulu konsep awalnya omnibus law ini. Jadi kalau ditanya pembahasan ini sudah berapa jauh, kita kan terus membuka ruang pembahasan bahkan nanti pas di DPR pun DPR juga akan membahas detail dengan kita semuanya. Jadi ini betul-betul baru selesai dari dapurnya pemerintah," terangnya.

Untuk jadwal roadshow-nya sendiri, Susi belum memastikan kapan akan dilakukan. Sekarang ini pihaknya sedang fokus melakukan pendetailan atas beberapa substansi dari klaster Omnibus Law.

"Kan di dalam matriks pembahasan ada format-formatnya. Jadi sebelum ke draft RUU itu kan kita kompilasi dulu di dalam matriks pembahasan, di dalam pokok-pokok substansi omnibus law, itu sore ini sampai besok kita akan selesaikan," katanya.

Baca juga: Menaker Bantah Pesangon Dihilangkan dalam UU 'Sapu Jagat'

(fdl/fdl)