'Blunder' yang Bikin Gagal Bayar Jiwasraya Bengkak Jadi Rp 13 T

Jakarta - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kini dihadapkan pada kewajiban jatuh tempo polis produk JS Saving Plan pada Oktober-Desember 2019 sebesar Rp 12,4 triliun.

Jumlah itu membengkak sangat signifikan dari yang mulanya hanya sebesar Rp 802 miliar pada Oktober 2018. Apa yang menyebabkan posisi gagal bayar Jiwasraya melonjak drastis dari semula hanya Rp 802 miliar menjadi Rp 12,4 triliun di 2019?

Menurut Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu lonjakan gagal bayar itu terjadi justru karena pengumuman gagal bayar di 2018. Pengumuman itu dianggap blunder karena malah memicu nasabah JS Saving Plan Jiwasraya lainnya berbondong-bondong mencairkan dananya yang disimpan dalam instrumen tersebut.

"Karena emang nasabah meminta uangnya setelah kasus ini mencuat," ujar Said Didu kepada detikcom, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Said Didu Ragu Holding Asuransi Bisa Cepat Bayar Utang Jiwasraya

Kepanikan nasabah tersebut, lanjut Said Didu, berpotensi membuat semakin banyak nasabah Jiwasraya yang menuntut pegembalian danannya. Apa lagi, kekhawatiran publik terhadap sektor ini belum mampu diredam pemerintah.

"Mungkin bisa nambah lagi, karena nasabah yang meminta bisa nambah lagi," sambungnya.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi Tak Suka Kasus Jiwasraya Dikaitkan dengan Istana

Mencegah fenomena yang dikenal dengan istilah rush money ini semakin meningkat dan menjalar ke perusahaan asuransi lainnya, maka salah satu upaya yang perlu ditempuh ialah dengan memperketat pengawasan terhadap sektor tersebut.

"Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) harus meningkatkan pengawasan. Kedua, tempatkan orang-orang yang memang bermoral baik di asuransi, bukan sekedar ahli. Ketiga, perompoknya harus dibikin jera," pungkasnya.





(dna/dna)