.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan disampaikan ke DPR besok, atau paling lambat Senin pekan depan.
"Baru besok, atau Senin itu disampaikan ke parlemen. Tadi draft dari pemerintah Surpres dari pemerintah ke parlemen, itu untuk penciptaan lapangan kerja," kata Luhut di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
Luhut juga berbicara mengenai pro kontra RUU Omnibus Law. Dia mengatakan tak mudah bagi pemerintah untuk merancang UU sapu jagat tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sampaikan kepada Anda yang lebih muda, bahwa menyelesaikan masalah tidak segampang, semudah yang dilihat orang. Banyak pengamat kritik sana-sini. Orang itu nyelesainnya nggak mudah. Ya, seperti Omnibus Law ini, kenapa tidak transparan," kata Luhut.
Luhut menegaskan, pemerintah merancang Omnibus Law bukan karena ingin membuat rakyatnya sengsara. Omnibus Law, kata Luhut, merupakan hasil kajian yang telah matang untuk memperbaiki peraturan yang ada.
"Nah kita paham, banyak sekali tumpang tindih peraturan perundangan yang membuat pekerjaan tidak efisien dan tidak efektif. Itu selama 8 bulan sudah kami kerjakan untuk lakukan sinkronisasi, harmonisasi di 2.500 pasal di 83 UU peraturan dan sebagainya. Dan itu Dibuat dari 2.507 pasal menjadi 174 pasal," kata Luhut.
Sebelumnya, kata Luhut, ada banyak instansi yang membuat peraturan tanpa berkoordinasi dengan yang lainnya. Hal ini lah yang membuat berbagai macam proses perizinan jadi lambat. Hal itu yang menjadi acuan dibentuknya Omnibus Law.
"Dulu mungkin kementerian ini buat uu begini tidak koordinasi. Jadi masih sektor-sektor, kekuasaan lembaga ego kuat. Sehingga izin tidak beres-beres akhirnya berapa proses tahun izin didapat. Saat saya Menkopulhukam saya undang Pak Mahfud. Jadi anda bisa bayangin, 4 tahun, hampir 5 tahun proses itu," katanya.
"Jadi tidak mungkin kan membuat peraturan UU yang akan menyakiti rakyat. Itu dijamin pasti tidak. Apalagi dengan tipe Pak Jokowi, yang orang turun ke lapangan, yang asalnya juga dari rakyat kecil," tutupnya.
 |
(fdl/eds)
