.webp)
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, dalam pertemuan itu, Komite meminta agar dana yang saat ini telah dikelola BP Tapera dihubungkan dengan dana Bapertarum. Kemudian, Komite meminta secara detil program yang akan dijalankan.
"Beliau cuma minta begini, Komite ya, antara pengelolaan BP Tapera dana Rp 2,5 triliun, coba kaitkan sama pengelola dana Tapera dari Bapertarum coba di-link jadi kelihatan kinerja kami, dengan uang Rp 2,5 triliun bagaimana cara kerja kami, target seperti apa, perkembangan seperti apa dalam 5 tahun dan dibagi detil," ujarnya di Kementerian PUPR Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Baca juga: Ini Masyarakat yang Wajib Dapat Rumah Murah |
Kemudian, Komite juga meminta agar pengelolaan risiko diperhatikan. Komite meminta jangan sampai kasus-kasus mengenai masalah investasi yang terjadi belakangan ini terjadi di BP Tapera.
Kasus-kasus terkait masalah investasi secara rinci ia sebut seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero)
"Khususnya juga terkait risk, jangan sampai nanti pada saat kami siap operasi, kasus-kasus yang kemarin terjadi tidak terjadi di kita. Tata cara memilih MI (manajer investasi), bagaimana portofolionya, pengawasannya. Komite pengen kami saat operasi belajar dari case-case kemarin," katanya.
"Itu yang MI Asabri, Jiwasraya, model bisnisnya kan kita tabungan investasi. Bener-bener Komite menyoroti tolong jagain, belajar dari itu harus membuat framework, harus membuat semuanya jangan sampai kejadian seperti itu," sambungnya.
Terkait masalah ini, pihaknya menyatakan ke depan akan menjaga investasi BP Tapera dengan tidak hanya mengandalkan sistem.
"Kita jagain, monitoringnya jangan cuma by sistem tapi kita aktif melakukan monitoring jangan cuma di-setup ditinggal," ujarnya.
Sementara, Sri Mulyani dan Wimboh enggan berkomentar usai rapat dengan BP Tapera. Rapat sendiri dimulai sekitar pukul 16.00 dan rampung sekitar pukul 19.00 WIB.
(dna/dna)
