.webp)
Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mengomentari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Menurutnya, Permen No.56/2016 ini justru berpotensi mendukung kepunahan beberapa spesies lobster, seperti lobster mutiara.
"Permen ini justru mendukung kepunahan lobster mutiara, karena aturan ini tidak memperbolehkan dibudidaya dan diambil dari alam sebelum dia bisa bertelur," ujar Effendi dalam acara Ngobrol Publik bertajuk Lobster: Apa Adanya di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Salah satu pasal dalam Permen tersebut yang dikritisi Effendi ialah pasal 2 Permen No.56/2016. Pasal ini masih mengizinkan penangkapan dan atau pengeluaran lobster namun dibatasi hanya dibolehkan pada lobster yang tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm ata berat di atas 200 gram per ekor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aturan ini dirilis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti agar benih lobster benar-benar dibudi dayakan. Tujuannya, agar benih lobster tidak bebas diperdagangkan dan mengancam keberlangsungannya.
Namun menurut Effendi, aturan ini tidak bisa diberlakukan pada seluruh spesies lobster seperti lobster mutiara.
"Jadi dengan memperbolehkan mengambil lobster berkarapas di atas 8 cm, dan berat di atas 200 gram, diasumsikan induk lobster itu sudah bertelur dan memijah setidaknya satu kali. Ini logika sesat pada spesies tertentu. Ambil contoh, produk primer, lobster mutiara, rata-rata bertelur di atas 700 gram walau ada juga sebagian kecil bisa bertelur di atas 500 gram. Jadi ini kan jelas justru mendukung kepunuhan," ungkapnya.
(eds/eds)
