.webp)
Akhirnya rencana pemerintah untuk mengenakan cukai plastik bisa dilaksanakan. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan restu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melaksanakannya.
Produk yang kena cukai meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau saset. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja (raker) mengenai ekstentifikasi barang kena cukai berupa kantong plastik di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta Selatan.
"Jadi kita ketok dulu, Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemerintah untuk melalukan penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik," kata pimpinan rapat Komisi XI Dito Ganinduto, Jakarta, Rabu (19/2/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan demikian telah kita bahas ada 3 kesimpulan, kita setujui semua," tambahnya.
Pemerintah sendiri sudah mengusulkan beberapa produk plastik yang akan dikenakan cukai, seperti kantong kresek hingga minuman berpemanis dalam kemasan.
Meski sudah disetujui, Sri Mulyani menjelaskan soal waktu implementasi, lalu produknya apa, serta tarifnya berapa akan dibahas kembali dengan Komisi XI DPR RI.
"Sesuai dengan persetujuan DPR, kita akan melakukan lagi redesigning policy ini. Tadi masukan-masukan yang disampaikan kami perhatikan," kata Sri Mulyani.
"Sehingga pertama kita nggak mau dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini melemah, kebijakan ini akan menimbulkan beban karena itu harus dilihat waktunya, sisi berapa tarifnya dan produk apa saja yang terkena, nanti kita akan kaji secara hati-hati dan akan dibahas lagi," tambahnya.
Pembahasan selanjutnya, kata Sri Mulyani meminta persetujuan Komisi XI DPR RI kembali mengenai jenis produk plastik, tarifnya, dan waktu implementasinya.
"Sementara ini kita akan lebih fokus bagaimana agar ekonomi kita tetap terjaga dalam situasi sekarang yang sangat tertekan. Persetujuan ini sangat kami hargai, ini bagus sangat baik. Mereka sama dengan kami bahwa ada concern dan prihatin pada masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat namun kita juga memiliki kepedulian pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Jadi nanti kita akan cari waktu dan cara yang paling tepat. Nanti akan dilihat semuanya," ungkap dia.
(das/hns)
