Jakarta -
Sudah dua pekan pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menangguhkan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya, termasuk Indonesia. Hal itu terhitung sejak 27 Februari 2020 lalu sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona.
Sekjen Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Ihsan Fauzi Rahman mengatakan hal itu berdampak kepada tidak adanya pendapatan di biro travel, khususnya biro travel yang hanya melayani keberangkatan umroh.
"Kalau untuk biro travel otomatis jemaah sebagian ada yang tidak membayar pelunasan keberangkatan terdekat karena menunggu kepastian corona terlebih dahulu. Jemaah jadi nggak berangkat artinya nggak ada profit masuk selama 2 minggu ini. Kalau (biro travel) yang menjadikan umroh sebagai yang satu-satunya itu pasti akan berkurang pendapatannya," kata Ihsan kepada detikcom, Jumat (13/3/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika sampai Maret ini umroh masih disetop, Ihsan mengatakan bisa kehilangan keuntungan bersih sebesar Rp 100 miliar yang berasal dari 1.000 travel umroh di Indonesia.
"Travel kita selama satu bulan ini kalau tidak ada keberangkatan tidak mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100 miliar. Saya itu ada 1.000 travel kemungkinan per travel nanggung kehilangan untung Rp 100 juta kalau dibagi rata," sebutnya.
Kerugian itu baru berdasarkan perhitungan kotor yang berasal dari hitungannya rata-rata jemaah umroh dalam 1 bulan sebanyak 100.000 jemaah. Masing-masing jemaah dikatakannya biro travel bisa mengambil untung Rp 1 juta.
"Kita mengasumsikan satu jemaahnya itu Rp 1 juta rata-rata travel mengambil profit. Kan 1 bulan itu bisa 100.000 jemaah secara nasional. Lalu satu jemaah anggap dapat margin Rp 1 juta," ungkapnya.
Meski begitu, ia menyebut biro travel bukan mengalami kerugian karena rata-rata jemaah mengajukan reschedule. Hanya saja uang yang harusnya masuk bulan ini tertunda lantaran umroh disetop sementara.
Biro Travel Mulai Rumahkan Karyawan?
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Syam Resfiadi mengatakan sudah banyak biro travel yang mengajukan untuk merumahkan karyawan dan memotong gajinya sebagai langkah efisiensi.
"(Biro travel) Mengajukan agar diperbolehkan untuk merumahkan karyawan dan memotong gajinya agar ada penghematan," kata Syam.
Meski begitu, ia belum mengetahui hal itu terjadi di daerah mana karena masih ditutup-tutupi oleh perusahaan.
"Belum ada yang mengaku (merumahkan karyawan) karena masih dirahasiakan oleh perusahaannya," sebutnya.
Sekjen Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Ihsan Fauzi Rahman menambahkan dari 1.000 biro travel yang berada di bawahnya memang ada perusahaan yang memotong gaji karyawan. Namun hal itu terjadi hanya di biro travel besar yang memiliki karyawan banyak.
"Yang karyawannya banyak bisa jadi iya gaji dikurangi. Kan kalau travel itu acuannya seperti UKM jadi nggak semuanya punya karyawan di atas 10 atau 50. Jadi dari 1.000 travel itu mungkin hanya 100 travel yang karyawannya di atas 50-100 orang," ucapnya.
Soal merumahkan karyawan, Ihsan melihat masih banyak biro travel yang mempertahankan karyawannya sampai melihat situasi hingga Ramadhan nanti.
Visa dan Tiket Pesawat Akan Diperpanjang
Sekjen Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji (SAPUHI) Ihsan Fauzi Rahman mengatakan calon jemaah umroh yang sudah memiliki visa akan diperpanjang tanpa ada biaya tambahan demi rasa kemanusiaan. Skema ini sedang diajukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
"Kalau misalkan dibuka bulan Maret berarti kita harus mengatur supaya yang kemarin jemaah tertunda itu visanya berlakunya kan satu bulan, nanti visanya itu akan expired sekitar 25 Maret. Jadi setelah lewat itu visanya expired. Jadi bukan hangus ya, ini kita ajukan supaya ada tambahan validitas waktunya atau re-entry ulang tanpa biaya. Ini sedang diajukan Kemenlu," kata Ihsan.
Sama halnya untuk tiket pesawat, juga ada perpanjangan waktu 6-12 bulan.
"Dari maskapai alhamdulillah tidak menghanguskan biaya, hanya saja di reschedule dikasih waktu 6-12 bulan," ujarnya.
Ihsan menjelaskan, masing-masing biro travel melobi jemaahnya agar tidak sampai meminta pengembalian dana (refund). Yang sudah memiliki visa pun dikatakannya tidak bisa melakukan refund.
"Jadi hari ini yang travel lakukan adalah melobi reschedule kepada jemaah sampai Desember 2020 supaya ada rencana keberangkatan yang lebih nyaman. Nggak ada (refund) karena yang biasanya sudah keluar (visa) itu nggak ada yang bisa di-refund. Dari Saudi kemarin sempat keluar edaran bahwa biaya visa yang sudah keluar tidak bisa di-refund," sebutnya.
Jika Pemerintah Arab Saudi telah membuka pintu umroh, jemaah yang akan didahulukan berangkat yakni yang sudah memiliki visa. Sedangkan sisanya dilakukan secara berkala sampai Desember 2020.
Umroh Disetop, Bagaimana dengan Haji?
Ihsan Fauzi Rahman mengatakan sampai saat ini penyelenggaraan haji masih sesuai rencana.
"Haji belum ada pengumuman (disetop). Apapun masih on schedule semua. Di Saudi juga belum ada warning apa-apa tetap on schedule, tetap ready untuk penyelenggaraan haji 2020," kata Ihsan.
Bahkan, Ihsan menjelaskan, biro travel yang mendapatkan izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diminta tetap melunasi biaya tahap 1 pada periode 16-27 Maret 2020 mendatang. Pelunasan sendiri dilakukan secara 2 tahap.
"17 Maret ini akan dilakukan pelunasan haji khusus. Jadi jemaah haji juga tetap melakukan pelunasan, pemerintah juga tetap mengeksekusi sesuai prosedur tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemerintah tetap meminta semua pelunasan tetap on schedule dan on time. Jadi tidak ada himbauan tidak setor dulu, tidak. Tapi semua tetap diminta menyetor sesuai schedule," sebutnya.
Dari 221.000 porsi haji Indonesia, sebanyak 17.000 atau 8% dikelola oleh biro travel. Sedangkan sisanya dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.
Simak Video "Video: Perhatian! Jemaah Umrah Wajib Tinggalkan Saudi Paling Lambat 29 April"
[Gambas:Video 20detik]
.webp)
