.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memastikan jajarannya telah melakukan sejumlah langkah antisipatif untuk percepatan penanganan dampak Covid-19. Di antara langkah-langkah tersebut yakni, mendata estimasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budi daya selama April-Juni 2020.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendata semua infrastruktur rantai dingin (cold storage) yang tersebar di Indonesia. Edhy menegaskan pihaknya juga menyusun rencana penguatan terhadap hasil-hasil produksi perikanan seperti mencari jalan keluar terhadap akses pemasaran serta melaksanakan program Bulan Bakti Perikanan: Lawan Corona dengan Makan Ikan.
"Jalan keluar terhadap akses pemasaran lainnya melalui penyiapan sarana media penjualan ikan secara online," ujar Edhy dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Sudin, Edhy mengusulkan sejumlah paket stimulus ekonomi seperti, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memasukkan produk pangan berupa ikan segar dan produk olahan ikan sebagai salah satu bahan pokok yang dapat diakses oleh masyarakat melalui e-waroeng.
Edhy juga meminta gubernur, bupati, serta wali kota untuk bisa memasukkan produk-produk perikanan dalam program-program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD.
"Para nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak garam yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pelaku UKM dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) bidang kelautan dan perikanan, dapat menjadi keluarga penerima manfaat dari PKH dan BPNT," katanya.
Selanjutnya, ia juga mengusulkan agar pemerintah maupun BUMN bisa melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya serta produk-produk UKM yang tidak terserap pasar. Hal ini bertujuan untuk membantu keberlanjutan usaha di masa pandemi Covid-19.
Edhy mengaku dirinya terbuka untuk meningkatkan dana penanganan dampak Covid-19 dan meminta waktu untuk kembali melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020.
"Tambahan (anggaran penanganan Covid-19) yang akan diusulkan Komisi IV akan menjadi pertimbangan," jelasnya.
Adapun rapat kerja antara KKP dengan Komisi IV DPR hari ini, menghasilkan 4 butir kesimpulan. Pertama, Komisi IV menerima penjelasan KKP sesuai amanat Inpres Nomor 4 tahun 2020 untuk memenuhi ketersediaan pangan. Kedua, Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan peningkatan anggaran pada program Bansos, khususnya untuk masyarakat, nelayan, pembudidaya, petambak dan pengolah & pemasaran hasil perikanan yang terdampak Covid-19 sebesar Rp + 600 miliar atau setara 10% dari pagu anggaran KKP 2020.
Ketiga, Komisi IV mendorong KKP memprioritaskan program-program untuk menyangga produksi komoditas perikanan dan pergaraman dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama ikan serta memberikan paket stimulus ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Paket tersebut berupa kemudahan restrukturisasi pinjaman kepada UMKM unit pengolahan ikan, eksportir, dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 untuk pemulihan ekonomi.
"Keempat, Komisi IV meminta KKP untuk segera memberikan usulan anggaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebelum rapat kerja tanggal 13 April 2020," ujar Sudin.
(akn/hns)
