.webp)
"Apakah ada yang berbeda data Menteri Pertanian dengan Bapak Presiden? Atau apakah data Bapak Presiden berbeda dengan pertanian? Jawaban saya, tidak. Data yang dipegang Bapak Presiden dan Menteri Pertanian adalah satu, data itu dari BPS," kata Syahrul dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IV DPR RI, Senin (4/5/2020).
Ia menegaskan, data defisit pangan di beberapa wilayah yang dibeberkan Jokowi merupakan data yang sama dengannya. Menurutnya, di beberapa wilayah memang ada yang defisit beberapa komoditas pangan. Namun, jika dihitung produksi dengan kebutuhan secara nasional, maka hasilnya surplus.
"Kami jamin persis, saya tidak membohongi Presiden, dan Presiden betul-betul menggunakan data yang ada," tegasnya.
Artinya, jika ada satu provinsi yang defisit beras, maka provinsi lain yang merupakan sentra produksi akan memasok panennya ke daerah yang kekurangan beras tersebut.
"Dalam negara yang besar ini pasti. Apa saja komoditas itu, pasti ada yang defisit, ada yang sentra produksinya. Tetapi bagaimana menyikapi? Yang selalu saya kemukakan adalah surplus dalam neraca pangan nasional, kemudian neraca yang kemudian ada daerah defisit, di situlah peranan-peranan kita melakukan distribusi," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi IV Muslim dari fraksi Demokrat mengatakan, ada perbedaan pendapat antara Jokowi dengan Syahrul.
"Menyangkut data ini menjadi perhatian khusus. Apa yang disampaikan Pak Menteri dengan Presiden ini suka bertolak belakang. Kami minta persoalan data ini ke depan betul-betul bisa dikelola dan dimaksimalkan. Ini sangat substansi karena menyangkut bantuan pemerintah terhadap hajat hidup masyarakat," kata Muslim.
Lebih lanjut, anggota Komisi IV Johan Rosihan dari fraksi PKS mempertanyakan pernyataan Syahrul soal stok pangan di Indonesia. Ia mengatakan, Syahrul selalu menyebut stok aman, sementara Presiden Jokowi mengungkapkan ada defisit pangan.
"Dalam setiap raker kita dengan Pak Menteri, bapak selalu menyampaikan bahwa stok kita aman, stok kita aman, stok kita aman. Tetapi dalam ratas terakhir Presiden menyampaikan ada 17 provinsi, 88 kabupaten/kota, 936 kecamatan yang masuk dalam rawan pangan kronis. Bahkan 31 provinsi mengalami defisit pangan. Sementara Pak menteri selalu mengatakan stok aman-stok aman," ujar Johan.
(dna/dna)
