Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 607,65 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran ini disiapkan untuk membiayai pemulihan ekonomi secara khusus di luar pemulihan kesehatan.
"Yang Rp 695,2 triliun (biaya penanganan COVID-19) itu untuk meningkatkan daya tahan (ekonomi) secara keseluruhan termasuk kesehatan, yang ini (Rp 607,65 triliun) kita sebut dukungan untuk supply dan demand," kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adi Budiarso dalam diskusi Dialogue Kita Edisi Juni 2020, Jumat (19/6/2020).
Dana tersebut dibagi menjadi dua tujuan utama, yaitu pertama untuk memulihkan sisi demand dan kedua untuk pemulihan sisi supply. Khusus untuk sisi demand, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 205,20 triliun yang dibagi kepada 9 jenis belanja rumah tangga mulai dari program keluarga harapan (PKH), sembako, bantuan sosial (bansos) Jabodetabek, bansos non-jabodetabek, program kartu pra-kerja, diskon listrik, logistik atau pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan insentif perumahan bagi MBR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Demand itu perlu di-support khususnya untuk keluarga yang benar-benar terdampak, pemerintah memikirkan sampai dengan 40% dari masyarakat Indonesia yang rentan itu akan mendapatkan perhatian dan khususnya itu adalah dalam bentuk sembako, diskon listrik, pendorongan dana desa bahkan insentif perumahan untuk MBR," paparnya.
Selanjutnya untuk sisi supply pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 402,45 triliun ditujukan untuk usaha ultra mikro dan UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, korporasi sebesar Rp 169,97 triliun, BUMN sebesar Rp 35,15 triliun, pemerintah daerah sebesar Rp 15 triliun, dan cadangan perluasan sebesar Rp 58,87 triliun.
Simak Video "Video: Membahas Usul Hapus 1 Libur Nasional untuk Dongkrak Ekonomi Jerman"
[Gambas:Video 20detik]