Pemerintah melalui Kementerian Parekraf RI berupaya untuk memulihkan ekonomi nasional. Caranya adalah dengan mendorong tempat-tempat wisata yang berpotensi besar.
Dalam fokus jangka pendek 2021, Kementerian Parekraf terkait langsung dan bertanggung jawab pada dua area Prioritas Nasional dalam mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial yaitu PN1 untuk memperkuat ketahanan ekonomi berkualitas dan berkeadilan serta PN3, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Dalam pelaksanaannya, berbagai langkah mulai dilakukan seperti reaktivasi pasar wisatawan (domestik & mancanegara), percepatan 5 destinasi super prioritas (Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, Likupang) dan 5 DSP berikutnya (BTS, Wakatobi, Bangka Belitung, Raja Ampat, Morotai), pengembangan Benoa, penambahan flight seat hingga re-skilling, up-skilling, dan standarisasi kualitas destinasi wisata.
Ketua Harian Japnas Widiyanto Saputro mengatakan saat ini tercatat sekitar 2.000 anggota Japnas, yang masing-masing terhubung langsung pada rata-rata 20 pengusaha lain baik sebagai mitra, supplier, distributor maupun reseller.
"Mayoritas dari ekosistem ini sekarang bersiap menyusun dan menjalankan strategi bisnisnya ke depan dengan sangat berhati-hati dan sangat memperhatikan perubahan kebijakan pemerintah, situasi pandemi dan peta persaingan ke depan," kata dia dalam siaran pers, Sabtu ( 27/6/2020).
Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga memaparkan optimisme pemerintah untuk terus berinvestasi mengembangkan akses, infrasruktur dan destinasi wisata daerahnya. Pembangunan hotel tetap berjalan, pengembangan bandara sumenep dan penambahan frekuensi penerbangangan juga terus didorong.
Kabupaten Sumenep memiliki banyak potensi investasi pariwisata yang sangat menjanjikan seperti Gili Iyang untuk wisata kesehatan, industri kerajinan keris, batik madura dan banyak yang lainnya.
Sebelumnya pemerintah tengah mendorong dan melaksanakan delapan agenda besar dalam Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19, yaitu Akselerasi Investasi, Pemulihan Industri dan Perdagangan, Pendalaman Sektor Keuangan, Pemulihan Pariwisata, Penguatan Sistem Kesehatan Nasional, Perluasan Program Perlindungan Sosial, Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan SDM.
Kementerian Parekraf berharap sebanyak mungkin pihak khususnya komunitas-komunitas dunia usaha seperti Japnas dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program - program tersebut. Pemahaman Japnas pada para pelaku dunia usaha sangat penting untuk membantu pemerintah dalam melakukan identifikasi dan pelaksanaan program satu data di area dunia usaha.
(kil/eds)