ADVERTISEMENT

Wawancara Khusus Kepala Bappenas

Ibu Kota RI Pindah ke Mana?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 15 Mei 2019 10:03 WIB
3.

Kriteria Ibu Kota Baru

Ibu Kota RI Pindah ke Mana?
Foto: Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

Karakteristik kota yang layak jadi ibu kota negara adalah sudah ada infrastruktur awal, nah dari dua yang dikunjungi kemarin yang paling banyak?

ya artinya begini, kita ingin ibu kota baru ini, pusat pemerintahan baru ini, tidak mengulangi kegagalan negara lain. Biasanya kegagalan dalam pengertian relatif memang artinya gagal di satu pihak kan mungkin tidak gagal di lain pihak.

Tapi kita mau meyakinkan bahwa kota baru ini nantinya bisa cepat berkembang jadi kota yang fungsional. Nah untuk bisa menjadi kota yang fungsional dan sekaligus mengurangi biaya investasi untuk bangun kota itu sendiri, maka kita akan memposisikan kota baru itu tidak terlalu jauh dari kota yang fungsional dan kota yang sudah punya infrastruktur yang cukup memadai.

Infrastruktur itu yang paling basic adalah tentunya jalan, jalan penghubung, kemudian ada bandara dan ada akses ke pelabuhan sehingga kita melihat ini sebagai salah satu kriteria lokasi bahwa kita tidak ingin membangunnya terlalu jauh dari istilahnya kota fungsional dan dari kegiatan apapun seperti contohnya Naypyidaw dari Yangon yang begitu jauh dari pusat kegiatan di Yangon misalkan sehingga kota itu akhirnya menjadi sepi, meskipun menjadi ibu kota tapi ibu kota yang sebenarnya masih jauh dari potensinya, nah kita ingin tidak terlalu terlibat wah nanti kotanya sepi makanya kita akan cari yang lokasinya tidak jauh dari kota yang sudah fungsional dan ada infrastruktur yang memadai.

Artinya itu membangun kota baru ya pak?

Membangun kota baru, kita ingin membangun kota baru bukan berada di kota yang sudah ada, jadi wilayahnya memang harus wilayah kosong.

Bagaimana dengan infrastruktur daerah penyangga, kalau Jakarta kan ada Depok, Bogor ada penyangganya?

Nah kita akan mencari yang tadi daerah penyangganya fungsionalnya tadi itu kota yang sudah punya fasilitas yang lumayan lengkap, sehingga istilahnya jangan sampailah kita membangun ibu kota baru tetapi juga bangun bandara baru, pelabuhan baru atau bangun jalan penghubung yang juga terlalu besar atau terlalu masif, karena itu tentunya anda pasti concern dari segi biayanya.

Bicara dari segi biaya kan tadi, pemerintah berusaha meminimalkan penggunaan APBN, ini strateginya seperti apa?

Strateginya adalah begini, komponen apa saja yang harus dibangun ya ini bagian dari tahapan berikut yang sudah kami kerjakan adalah merinci apa yang akan dibangun, dari infrastruktur dasar infrastruktur penunjang sampai public transportation sampai gedung pemerintahan dan sarana penunjang lainnya. Nah dari situ kita akan langsung bisa mendata, oh kalau jenis proyeknya seperti ini mungkin perlu APBN, contohnya untuk air limbah misalnya, atau jalan dalam kota itu mungkin harus dengan APBN ya tetapi begitu rumah sakit, misalkan air bersih itu bisa dikerja samakan dengan swasta dengan skema KPBU, ya kerja sama badan usaha PPP.

Tapi misalkan sudah masuk gedung segala macam itu kita bisa kerja sama dengan swasta dan jangan lupa pula bahwa aset pemerintah nantinya yang bisa dikerjasamakan dengan swasta itu tidak hanya aset yang ada di sana misalnya tanah, nah itu kan aset pemerintah ya. Tapi juga aset di Jakarta ini. Kan aset di Jakarta gedung kantor segala macem nantinya dia tidak akan dipakai 100% seperti sekarang kalau ibu kota sudah pindah, berarti kita bisa membuat kerja sama pengelolaan aset dengan swasta, berarti ada pemasukan buat pemerintah yang bisa dipakai untuk membangun gedung di sana.

Dengan rencana pemindahan ibu kota ini banyak yang khawatir karena sudah diworo-worokan, sudah disiarkan yang ditakutkan spekulan properti di daerah ini?

Karena itu meski kita wawancara ekslusif namanya, saya tidak akan bicara mengenai lokasi spesifik atau arah ke mana lokasinya, karena itu memang yang ingin kami jaga. Kalau kebetulan di daerah yang disebutkan daerah tadi ada yang mencoba ya memang spekulan tanah itu akan selalu ada kapanpun dan apapun konteksnya dia akan melihat, kadang nggak hanya melihat kalau ini jadi ibu kota dia melihat bahwa kota ini berpeluang jadi kota yang lebih besar. Maka dia beli tanah dulu dengan harapan nanti dapat manfaatnya.

Dengan keuntungan yang lebih besar, jadi tak selalu karena ibu kota maka spekulan akan muncul, spekulan akan muncul kapanpun dan apapun konteksnya. Tapi untuk ibu kota ini kami akan menjaga agar tidak dibocorkan di awal atau tidak disampaikan di acara seperti ini. Itu bagian dari kita lakukan peninjauan dan kita lakukan transparansi, ya kita serius pertimbangkan ini tapi pertimbangan lebih dalam, kajian teknis spesifik sehingga pengambilan keputusan jadi lebih meyakinkan.

Bapak tadi menyebut proses tahap awal dijalankan sambil mencari dukungan politik, inikan dukungan politik dinamis. Bagaimana kemudian kalau di DPR ini dukungan politik tidak didapat sementara prosesnya sudah jalan?

Ya, tentunya itu sudah diperhitungkan oleh bapak presiden mengenai dukungan politik itu, tugas kami kan melakukan kajian dan memang pastinya di akhirnya ketika sudah ada penetapan akan ada UU khusus ibu kota seperti yang dimiliki Jakarta sekarang. Dan mungkin nanti bentuk undang-undangnya belum tentu sama kan dengan ibu kota baru ini, tapi yang pasti butuh ada produk hukum yang men-support-nya dan saya yakin bapak presiden sudah mengkalkulasi itu tadi.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT