Wawancara Khusus Wamenhan Wahyu Trenggono

Benarkah Asing Boleh Garap Bisnis Senjata di RI?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 23 Okt 2020 07:15 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono
Foto: Herdi Alif Al Hikam
Jakarta -

Dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, aturan mengenai penanaman modal direvisi. Salah satunya, UU itu memperbolehkan swasta, termasuk pihak asing, untuk masuk menggarap industri pertahanan di Indonesia.

Hal itu sejalan dengan dihapusnya aturan yang menyebutkan industri pertahanan masuk ke dalam daftar negatif investasi. Aturan itu pada awalnya tercantum dalam UU 25 tahun 2007 pasal 12 dan direvisi dalam Omnibus Law.

Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan alasan di balik diizinkannya pihak swasta untuk menggarap industri pertahanan. Menurutnya, saat ini industri pertahanan perlu bergeser modelnya menjadi investasi. Di sisi lain, tujuan utama membuka pintu investasi swasta ke industri pertahanan adalah untuk transfer teknologi.

Di sisi lain dia menegaskan kontrol ketat tetap dilakukan pemerintah kepada para calon investor swasta yang mau masuk ke industri pertahanan di Indonesia.

Kepada detikcom, Trenggono mengupas tuntas soal kebijakan swasta bisa menggarap industri pertahanan. Dia juga sempat bicara soal rencana menggarap food estate singkong di Kalimantan Tengah. Berikut ini wawancara lengkapnya:

Dalam UU Omnibus Law, swasta termasuk pihak asing boleh melakukan investasi di industri pertahanan. Apa benar demikian, penjelasannya seperti apa?

Jadi memang begini, pada dasarnya di HUT TNI kemarin Pak Presiden mengatakan pertahanan kini bisa bergeser dari biaya jadi investasi. Nggak perlu khawatir kalau investornya itu orang asing, ataupun syukur-syukur bisa orang Indonesia sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Untuk melakukan itu nggak semuanya harus dilakukan negara, karena kan pada dasarnya seluruh komponen warga negara juga harus pikirkan ketahanan negara juga.

Kalau kemudian itu dilakukan oleh pihak swasta sekarang itu sah-sah saja, toh kontrolnya tetap di pemerintah. Misalnya perusahaan A mau bikin senjata, begitu kita mau berikan izin, kan itu ada persyaratan. Dalam UU Omnibus Law yang baru ini, soal industri pertahanan itu dikatakan bahwa swasta boleh masuk, 100% boleh masuk, artinya tidak harus pemerintah, tidak BUMN saja, katakanlah begitu.

Namun, perizinan dan kontrolnya tetap di pemerintah, yang menyelenggarakan adalah Kementerian Pertahanan. Itu nanti turunannya Kementerian Pertahanan bakal buat kriteria-kriteria.

Misalnya, si swasta masuk mau buat senjata, desainnya gimana, registrasinya seperti apa. Contoh ya ini, misalnya mau bikin senjata laras panjang, sniper lah gitu. Itu kan harus didata, misalnya dia mau buat numbering-nya, numbering code-nya, dia kan harus minta Kemenhan. Itu contoh teknis, menjadi bagian kontrol. Jadi kalau ada senjata berkeliaran tidak pada tempatnya, dicek itu numbering-nya.

Pada intinya adalah investasi swasta ini akan jadi bagus karena secara ekonomi berkembang. Kan di negara lain juga sama, misalnya Lockheed Martin, kan bukan negara itu, bukan BUMN mereka itu swasta. Bell yang bikin heli militer itu swasta juga bukan negara. Tapi research-nya itu ada di Minister of Defense-nya Amerika. Jadi sebagai investor, dia sebagai defense contractor, ya bisa saja kan.

Jadi jangan kalau senjata pertahanan sangat penting, makanya nggak boleh lagi investasi. Buktinya sekarang apakah di BUMN-BUMN pertahanan sudah semaju di luar dan negara lain. Kita masih ketinggalan. Dengan swasta masuk bisa bersaing dengan baik, bisa ada kemajuan juga.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3